PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Workshop Model Peningkatan Peran Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas

Purwokerto (15/9) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pokja Pengendali PNPM Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan Workshop Model Peningkatan Peran Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKPM). Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel AstonImperium Purwokerto dan secara resmi dibuka oleh dr. Budhi Setiawan (Wakil Bupati Banyumas) didampingi oleh Ir. Wahnarno Hadi (Plt. Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat), Sujana Royat (Tenaga Ahli Menko Kesra) dan Pamuji Lestari (Asisten Deputi Kemenko Kesra Urusan Pemberdayaan Masyarakat) pada hari Senin 15 September 2014. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari dan akan berakhir pada hari Selasa 16 September 2014 sore.

Workshop ini merupakan workshop lanjutan dari workshop yang pernah diselenggarakan di Kota Semarang tanggal 26-27 Agustus lalu. Workshop ini mengundang empat dari tujuh kabupaten yang dipilih Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi ujicoba pengembangan model penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menuju Desa Berdikari di Jawa Tengah. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Cilacap. Masing-masing Kabupaten diwakili oleh SKPD terkait penanggulangan kemiskinan, akademisi, pelaku PNPM Mandiri serta perwakilan camat dan lurah.

Kegiatan workshop kali ini akan membahas lebih detil mengenai rencana aksi dan kesiapan dari masing-masing Kabupaten dalam melaksanakan model yang sedang dikembangkan ini. Sehingga diharapkan setelah dari kegiatan ini, masing-masing pemerintah daerah akanmemiliki rencana aksi dan persiapan yang lebih baik dan dapat bergerak cepat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan model dimaksud.

Wakil Bupati Banyumas dalam sambutannya mengatakan: “Kegiatan ini sangat penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Banyumas dan juga Kabupaten lainnya yang menjadi lokasi pilot, terutama dalam upaya mewujudkan desa berdikari mandiri dan sebagai persiapan pelaksanaan UU Desa”.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama model PKPM dengan menetapkan lokasi pilot di 7 (tujuh) Kabupaten yang berada di kawasan pilot. Ketujuh Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten: Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Purbalingga, dan Wonosobo sebagai lokasi pilot model pembangunan Kawasan Desa Berdikari dengan menerapkan pola pemberdayaan masyarakat yang selama ini diterapkan dalam PNPM Mandiri.

Workshop ini membahas dan merumuskan lebih detil mengenai rencana aksi daerah dalam melaksanakan pilot model. Pembahasan ini terkait pelaksanaan 10 komponen pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa, yaitu: 1) alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran dana; 2) penyelenggaraan pendampingan desa; 3) perencanaan dan penganggaran desa; 4) sistem dan mekanisme tata kelola yang baik; 5) kelembagaan masyarakat; 6) pengelolaan aset masyarakat; 7) pengarusutamaan program kementerian/lembaga berbasis desa; 8) pengelolaan keuangan desa; 9) peningkatan kapasitas pelaku; 10) sistem informasi dan sosialisasi.

Last Updated on Monday, 15 September 2014 08:46

Hits: 64

Wokshop Peningkatan Peran Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Wonosobo - Kedeputian Koordinasi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah menyelenggarakan Workshop Model Peningkatan Peran Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Kresna Kabupaten Wonosobo dan dibuka oleh Maya Rosida (Wakil Bupati Wonosobo) didampingi oleh Sujana Royat (Tenaga Ahli Menko Kesra) dan Pamuji Lestari (Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat) pada hari Kamis 11 September kemarin dan akan berakhir Jum'at 12 September sore.

Workshop ini sendiri merupakan workshop lanjutan dari workshop bertema sama pada tingkat Provinsi, yang telah dilaksanakan di Semarang pada tanggal 26-27 Agustus lalu. Pada workshop ini, diikuti oleh SKPD dan stakeholder terkait yang berasal dari tiga (dari tujuh) wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi ujicoba pengembangan model penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menuju Desa Berdikari di jawa Tengah. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.

Sebagai workshop lanjutan, kegiatan kali ini membahas lebih detil rencana aksi dan kesiapan dari masing-masing Kabupaten. Sehingga diharapkan setelah dari kegiatan ini, masing-masing pemerintah daerah akan memiliki rencana aksi yang lebih baik dan dapat bergerak cepat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan model dimaksud.

Last Updated on Friday, 12 September 2014 06:48

Hits: 72

Empat Tahun PNPM Peduli: Upaya Pemberdayaan Potensi Masyarakat Marginal dalam Memperoleh Akses, Hak, dan Keadilan

pengucilan sosial dan ekonomi, maupun diskriminasi dan stigma, telah menghambat kelompok marjinal dalam mengakses hak dasarnya sebagai warga negara. PNPM Peduli merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2011. Program ini bertujuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan yang belum tersentuh program pengentasan kemiskinan.

Pada tanggal 25 Agustus 2014, donor PNPM Peduli, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan penerima manfaat berkumpul dalam Lokakarya Pemangku Kepentingan PNPM Peduli untuk berbagi pengalaman mereka. Lokakarya yang diselenggarakan di Hotel Oria, Jakarta ini dibuka oleh Deputi Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri, Sujana Royat.

“PNPM Peduli bertujuan memulihkan martabat, kemampuan serta kesempatan masyarakat terpinggirkan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat dan diakui sebagai warga negara. Tidak hanya untuk membuka akses terhadap hak dasar mereka sebagai warga negara, tetapi dengan terciptanya lingkungan yang kondusif dan inklusif, mereka dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan.” ujar Sujana Royat.

Selama empat tahun pelaksanaan fase pertama, PNPM Peduli telah bermitra dengan 72 OMS di Indonesia yang menjangkau masyarakat terpinggirkan di tingkat lokal, yaitu 442 kelompok masyarakat marjinal di di 231 Desa; 91 Kabupaten/Kota, di 25 Provinsi di Indonesia. Mereka yang menerima manfaat berjumlah 19.645 orang yang terpinggirkan, terdiri dari 58,8% perempuan, 39,1% pria, dan 2,4% transgender. Hingga hari ini, 67,5% penerima manfaat dilaporkan telah mendapat akses lebih baik pada kesehatan dan pendidikan, sementara 30,7% sudah terlibat dalam kegiatan usaha kecil.

Pembelajaran dan Rekomendasi

Lokakarya multipihak ini bermaksud untuk menggali pembelajaran dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Dalam sesi berbagi pengalaman, salah sorang transgender penerima manfaat bernama Claudia mengungkapkan, “Nama asliku Indra Lesmana, orang sulit menerimaku di kampung halaman. Aku pergi dari Tasik ke Jakarta tanpa pengalaman, bingung dan jadi pekerja seks. Aku juga terlibat narkoba, masuk lapas, keluar bingung lagi. Awal 2011 didatangi PNPM Peduli dan diajak ikut transchool dan belajar banyak tentang kesehatan, gender dan HAM (Hak Asasi Manusia). Kemudian aku diangkat jadi peer educator oleh Swara. Setelah lama malu tidak pernah pulang kampung, sekarang aku bisa bangga pulang dan bilang aku sudah kerja, di LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)."

Senada dengan Claudia, masyarakat adat Kajang juga menyatakan bahwa kegiatan PNPM Peduli telah membawa perubahan dalam pelestarian budaya adat Kajang. Abdul Samad menyatakan, “PNPM peduli, telah memperkuat eksistensi menginspriasi kami untuk berkarya dan berkreasi. Kini produksi kain adat kami meningkat dua kali lipat dalam sebulan.”

Namun demikian, dalam diskusi kelompok muncul tantangan yang sering dihadapi dalam pelasaksanaan program, seperti yang diungkapkan oleh Asri Sitaba, penerima manfaat dari OMS Mitra Turatea, misalnya.  Dalam kegiatan mereka, walaupun rumput laut kering mudah dipasarkan, namun produk turunan rumput laut seperti dodol dan sirup masih sulit mendapat pasar, sedangkan bantuan yang diterima masih berupa bibit.

Dalam pertemuan pleno, direkomendasikan bahwa jejaring perlu untuk diperkuat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tidak hanya dengan Pemerintah Daerah namun juga LSM, organisasi warga maupun swasta. Hal ini dapat diwujudkan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk advokasi, pendampingan maupun berjejaring.

Hal tersebut sudah berjalan dengan baik di Indramayu. Project Officer Lakpesdam Indramayu,Iing Rohimin mengungkapkan “Pelatihan produk olahan bakso ikan diberikan pada perempuan pesisir yang ingin mengatasi penurunan pendapatan keluarga ketika suami tidak dapat melaut. Persoalannya adalah bagaimana produk tersebut dikembangkan, dipasarkan dan terus berlanjut.” Iing menambahkan bahwa kerjasama mulai dibangun dengan Pertamina Balongan untuk mendapatkan permodalan, sedangkan CV IWAKU di Bogor siap menampung hasil produksi kelompok melalui Koperasi Anisa, milik Nahdlatul Ulama (NU).

Selain itu, tantangan lain bagi masyarakat terpinggirkan adalah membuka akses kesehatan dan pendidikan. “Anak saya putus sekolah dan ikut saya mengamen. Ya tidak ada biaya dan tidak punya akte. Ketika diajak bergabung PMS Muhammadiyah, kami dibantu mendapatkan akte. Selain diberi pelatihan usaha sampai dapat mandiri, sekarang anak saya bisa sekolah lagi.” cerita Pipit Hasanah.

Dalam tanggapannya, Dwi Oktiana Irawati, Programme Officer Health Working Group, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa permasalahan utama yang menghambat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan adalah identitas. Hal tersebut harus menjadi perhatian. “Yang juga menjadi kendala saat ini memang belum ada kementerian atau lembaga yang khusus mengurus masyarakat terpinggirkan.” ujarnya.

“Dalam menjalankan program inklusi, kita memang harus membuat analisa sosial, kenapa mereka dipinggirkan. Dalam PNPM Peduli, fokus kita ada tiga, apakah mereka terpinggirkan dari layanan, penerimaan sosial atau penerimaan hukum.” tambah Bambang Ertanto, perwakilan dari The Asia Foundation.

Pembelajaran pelaksanaan PNPM Peduli yang didapat dari lokakarya ini nantinya akan menjadi rekomendasi bagi The Asia Foundation dalam pelaksanaan PNPM Peduli fase kedua. Lokakarya ini sekaligus serah terima alih kelola program.

“Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada PNPM Support Facility (PSF) atas dukungannya bagi PNPM Peduli sejak awal dicanangkannya sekaligus menyambut The Asia Foundation (TAF) dalam keluarga PNPM Peduli sebagai Managing Partner, dengan dukungan langsung DFAT (Australian Department of Foreign Affairs and Trade).” ujar Sujana Royat.

Last Updated on Monday, 08 September 2014 09:54

Hits: 75

kunjungan Delegasi Vietnam

Jakarta, 23 orang Delegasi Vietnam yang dipimpin oleh Dr. Nguyen Thanh Duong selaku Direktur Pertanian Departemen Ekonomi dan Direktur Kantor Pusat project NMPRP2 (The Second Northern Mountains Poverty Reduction Project. Mengunjungi Kementrian Koordinator bidang kesejahteraan rakyat, rombongan Delegasi Terdiri dari perwakilan dari Kementerian Perencanaan dan Investasi, Departemen Keuangan, pemerintah daerah dari dua provinsi di Vietnam dan konsultan NMPRP-2).

Dalam Kujungan ini, rombongan Delegasi berkesempatan berdiskusi dengan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra, Dr.Ir.Sujana Royat, DEA. Dalam kesempatan ini Sujana Royat menjelaskan PNPM Mandiri kepada delegasi Vietnam diteruskan dengan menyaksikan video bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui PNPM mandiri. Delegasi juga berkesempatan berdiskusi dan berkonsultasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Rombongan Delegasi terkesan dengan struktur di dalam PNPM Mandiri dimana setiap tingkat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pemerintah daerah, fasilitator dan masyarakat memiliki tugas mereka sendiri yang unik, yang semuanya memiliki garis koordinasi yang jelas untuk bagian bawah dan atas tingkat.

Selain mengunjungi Kemenko Kesra, rombongan juga bertemu dengan Tim Indonesia untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dan PNPM Support Facility (PSF) di Jakarta.

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 08:38

Hits: 62

SDM lemah, pengelola dana desa rentan masuk bui

Menteri Keuangan Chatib Basri mengingatkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang dana desa harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau pengelola uang Rp 1 miliar untuk tiap desa itu tidak mengerti pembukuan dan prinsip akuntansi, pengelola keuangan desa rentan dikriminalisasi. "Mungkin tidak ada maksud fraud, kasihan saudara-saudara kita kalau disalahkan karena ketidaktahuan," ujarnya di komplek DPR, Jakarta, Kamis (28/8).

Apalagi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan biasanya hanya memantau kesesuaian kuantitatif. Makin besar potensi aparat desa melanggar hukum hanya karena tidak hati-hati merinci penggunaan dana desa.

Penerima dana Rp 1 miliar itu mencapai 72.900 desa. Penilaian Kementerian Keuangan, tidak semuanya biasa mengelola anggaran bernominal besar. Chatib makin khawatir, karena dari 57 kabupaten dan kota hasil pemekaran, hanya 4 daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Bayangkan, untuk daerah otonom mayoritas belum baik laporan keuangannya. Kita saja di pusat masih sering keliru." katanya.

Ketua BPK Rizal Djalil membenarkan ada risiko kriminalisasi pada pengelola dana desa. Apalagi penyiapan kualitas SDM tidak terlihat serius digarap pemerintah daerah. Besarnya alokasi dana bantuan pusat kepada daerah itu bahkan kini jadi incaran pemburu rente. "Sampai ada lelucon caleg yang gagal sekarang ramai-ramai mendaftar jadi kades karena dananya lebih jelas," kata Rizal.

Chatib merasa pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama membekali kemampuan anggaran para pamong desa. Jangan terlalu fokus pada euforia alokasi anggaran besar untuk pedesaan. "Kapasitas SDM ini yang membutuhkan proses gradual, kualitas SDM juga harus ditingkatkan."

Dalam RAPBN 2015, dana desa baru dianggarkan Rp 9,1 triliun. Kemenkeu menyebut angka itu sangat mungkin diutak-atik. Bahkan kalau perlu mendekati amanat undang-undang, yakni 10 persen di luar dana transfer daerah. Dana Rp 9,1 triliun yang dianggarkan buat tahun depan itu diambilkan dari porsi PNPM Mandiri selama ini.

Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengkritik RAPBN 2015 karena tidak memberi terobosan anggaran buat desa. Selain hanya memindahkan pos anggaran PNPM menjadi anggaran dana desa, jumlahnya malah cenderung turun jika dana PNPM dibandingkan dengan total APBN 2013.

"Hemat saya, semestinya pemerintah mampu memaksimalkan anggaran dana desa sampai 5 persen dari dana transfer daerah, atau sekitar Rp 32 triliun," kata Budiman.

Last Updated on Friday, 29 August 2014 03:33

Hits: 103