PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Fasilitator PNPM Mandiri Bakal Dievaluasi

JAKARTA - Belasan ribu fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, menunggu nasib kejelasan kontrak mereka, yang masa kerjannya berakhir per 31 Desember 2014 lalu. Kini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi keberadaan fasilitator PNPMasyarakat Mandiri Perdesaan.

"Kami mengevaluasi secara konprehensif keberadaan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah berakhir masa kerjanya pada 31 Desember 2014," kata Marwan di Jakarta, Minggu (18/1)

Marwan mengatakan, pada dasarnya pihaknya masih butuh pendampingan menjelang pencairan dana desa, jadi masa kerja fasilitator akan diperpanjang. "Sekitar April atau Mei, keberadaan fasilitator ini akan dievaluasi secara komprehensif, termasuk apakah PNPM mandiri berhasil atau tidak," imbuhnya.

Produktivitas fasilitator juga akan dievaluasi. Fasilitator yang produktif bisa dipertahankan dan yang tidak produktif tidak dilanjutkan. "Fasilitator harus ada, karena syarat wajib dari UU Desa. Satu fasilitator akan membawahi empat sampai lima desa," ujarnya.

Selain itu, kementeriannya sudah membentuk tim monitoring untuk implementasi UU Desa, di dalamnya soal penyaluran dana desa, pendampingangan, evaluasi, dan lainnya. Sebelumnya, banyak pihak yang meminta fasilitator PNPM itu direkrut menjadi pendamping desa karena merekalah yang selama ini berpengalaman dan sudah melakoni pengabdian di desa. (wwwjpnncom)

Last Updated on Tuesday, 20 January 2015 04:01

Hits: 1699

Kemendagri akan lanjutkan pola PNPM Desa

Jakarta  - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.

"Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia," kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.

Pola pendampingan pembangunan desa dalam PNPM, lanjut Tarmizi, selama ini dinilai telah mencapai kemajuan yang signifikan di pemerintahan level bawah tersebut.
Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,3 triliun di sedikitnya 54.000 desa yang belum tercapai saat PNPM tersebut dijalankan.

Oleh karena itu, Kemendagri berencana untuk melanjutkan pola PNPM dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang di tahun 2015 sedikitnya memperoleh Rp550 juta per desa.
Rencana keberlanjutan pola PNPM itu juga telah dibahas antara Kemendagri dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) supaya pembangunan desa tidak berhenti di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kemendagri dan Kemenko PMK telah merumuskan agar pendampingan terhadap daerah ini bisa berlanjut, apa pun nama programnya. Karena PNPM itu sudah mampu mentransfer filosofinya ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga nanti implementasi UU tersebut diharapkan menggunakan filosofi program PNPM itu," jelas Tarmizi.

Dengan dilanjutkannya pola pembangunan desa tersebut, nantinya puluhan ribu fasilitator yang selama ini bekerja dalam PNPM akan diperpanjang kontraknya untuk meneruskan pelatihan bagi aparatur desa.
"Tenaga pendamping atau fasilitator itu masih ada 15 ribu lebih, dana pendampingan juga masih ada, sehingga kami merumukannya dengan pola pemberdayaan masyarakat seperti PNPM. Kontrak mereka yang habis per 31 Desember 2014 bisa diperpanjang lagi," ujarnya.Dana sebesar Rp9,1 triliun tersebut kemudian akan dibagi-bagikan untuk sedikitnya 73.000 desa di Tanah Air, sehingga sedikitnya satu desa akan memperoleh sekira Rp550 juta yang terdiri atas Rp400 juta anggaran ADD dan Rp150 juta dari 10 persen dana transfer daerah.

Di tahun pertama, yakni 2015, dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala desa sehingga diharapkan dapat mengelola dana tersebut dengan benar. (ANTARA News)

Last Updated on Wednesday, 07 January 2015 04:55

Hits: 2157

PIP dan PNPM Mandiri telah tangani pembangunan 31.960 desa

Pemerintah sangat serius merealisasikan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Rural Infrastructure Support to PNPM Mandiri (RIS-PNPM).

Saat ini telah tertangani lebih dari 31.960 desa melalui program PPIP di seluruh Indonesia dan 5002 desa yang dikelola oleh RIS – PNPM 4 (empat) provinsi, yaitu Riau, Sulsel, Jambi dan Lampung.

Last Updated on Wednesday, 07 January 2015 08:49

Hits: 881

Mendagri Pertahankan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan wartawan usai bertemudengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/12).
 
 
JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) idealnya tetap berada di Kementerian Dalam Negeri. Meski menurut Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 urusan desa dipindahkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT).

"Sekarang kalau di media ada pemred, redpel, reporter itu kan satu mata rantai. Sekarang kalau pemred, redpel, reporter, tapi reporternya tidak di bawah koordinasi redpel tapi di bawah bagian pemasaran gimana? Enggak nyambung, ya itu," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (5/1).

Secara operasinal, lanjut Tjahjo, peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan nasional melibatkan banyak pihak. Namun, urusan pemerintahan dalam negeri dinilainya sebagai satu mata rantai dari atas hingga ke bawah. Dari pusat hingga ke tingkat desa.

Meski begitu, menurut Tjahjo Kemendagri akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Kemendagri menunggu Keputusan Presiden terkait nomenklatur kepegawaian yang saat ini tengah dibahas di Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

"Kami taat dan patuh terhadap apa yang diputuskan Bapak Presiden. Apa yang dipersiapkan oleh Kemenpan RB, nomenklatur, kami sebagai pembantu presiden taat instruksi," ujarnya.

Pada Desember 2014 lalu, Tjahjo menyampaikan akan segera memindahkan lebih dari 80 persen Ditjen PMD ke Kementerian Desa. Ternyata hingga saat ini perpindahan masih belum dilakukan. (REPUBLIKA.CO.ID)

Last Updated on Tuesday, 06 January 2015 06:47

Hits: 1770

Buat Kelompok Fiktif, 3 UPK Program PNPM di Cerenti Jadi Tersangka Penggelapan

 

PEKANBARU, - Tiga orang petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan sebagai tersangka penggelapan oleh Polres Kuantan Singingi. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan ketua UPK berinisial JA, Sekretaris UPK berinisial Yd dan Bendahara UPK berinisial Jt. Mereka membuat kelompok-kelompok fiktif untuk mengambil uang pinjaman.

 

Last Updated on Friday, 12 December 2014 09:46

Hits: 832