PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Evaluasi Capaian Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2009 - 2013

 

Jakarta, 7 Juli – Menko Kesra HR. Agung laksono yang diwakili Sesmenko Kesra Drs. Sugihartatmo, MPIA membuka secara resmi kegiatan Evaluasi Capaian Peningkatan Kesejahteraan Rakyat  2009 – 2013, Senin 7 juli 2014 Di Kantor Kemenko Kesra, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dr. Sujana Royat, DEA menyampaikan laporan capaian peningkatan kesra 2009 – 2013 dan dilanjutkan dengan penjelasan capaian tersebut oleh tim penyusun yang diwakili oleh Katiman, SE. M.Sc.

Tampak hadir dalam acara tersebut para pejabat eselon I di lingkungan Kemenko Kesra diantaranya Plt Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Dr. Rachmat Sentika, yang juga Staf Ahli Menko Kesra Bidang MDGs, Staf Ahli Menko Kesra Asep Jembar, Maharum, Syharir, Sekjen Kemsos, beberapa Walikota/ Bupati  dari berbagai daerah Kabupaten/Kota lokasi program SAPA dan para pejabat perwakilan dari Kementerain dan Lembaga maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

 

Last Updated on Thursday, 10 July 2014 04:21

Hits: 127

Presiden Terpilih Diminta Lanjutkan PNPM Mandiri

 

Skalanews - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nusa Tenggara Timur berharap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dapat dilanjutkan oleh presiden terpilih periode 2014-2019.

KPPI NTT berharap PNPM Mandiri pedesaan dilanjutkan presiden terpilih, karena program ini ikut mendorong pembangunan berbasis masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan memberdayakn banyak perempuan di daerah," kata Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia NTT Anna Waha Kolin, di Kupang, Jumat.

Ia mengatakan dari dana PNPM sebesar Rp15 triliun per tahun, sebanyak Rp10 triliun di antaranya dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan oleh kaum perempuan di daerah, ucapnya.

Selain itu katanya cerita sukses dari berbagai kaukus perempuan yang ada di NTT sebagai penerima dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah mendorong KPPI setempat untuk menyatakan harapan bagi presiden terpilih nanti harus melanjutnka program ini.

"Karena program ini mandatnya untuk Kabinet sekarang yang berakhir 2015 Keppres-nya. Makanya nanti presiden selanjutnya diharapkan diteruskan sehingga ada kelanjutan pemebrdayaan terhadap masyarakat terutama perempuan," katanya.

Bayangkan katanya pelaksanaan PNPM Mandiri sejak 2007 hingga 2014 ini dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi.

Berikut katanya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal.

Dan mulai 2008 katanya PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

PNPM Mandiri ini juga katanya diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah hingga ke titik simpul elemen terkait dalam program ini telah membawa banyak sukses yang patut diapresiasi.

"Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan," katanya.

Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaanseluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Dalam implementasinya, kata dia, perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan. masyarakat memilih fasilitator desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) --satu laki-laki, satu perempuan--untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan.

KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk menggagas masa depan desa.
Sejak 2007 hingga 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan telah menjangkau 5.146 kecamatan di 392 kabupaten-kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp47,8 triliun.

Alokasi anggaran tersebut diperoleh dari APBN sebesar Rp38,4 triliun dan Rp9,3 triliun dari APBD yang telah dilaksanakan ke sejumlah kegiatan, termasuk pembangunan sarana infrasturktur pedesaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan kegiatan ekonomi yaitu simpan pinjam bagi kelompok perempuan.

Sementara itu untuk PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2014 ditujukan mencakup 5.300 kecamatan di 400 kabupaten-kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp10,8 triliun.

Pagu anggaran tersebut dibagi untuk pelaksanaan kegiatan di Pusat sebesar Rp399 miliar, dana dekonsentrasi provinsi Rp1,3 triliun, serta Dana Urusan Bersama (DUB) Rp9,1 triliun(skalanewsdotcom)

 

Last Updated on Monday, 30 June 2014 05:48

Hits: 126

Menko Kesra: Program Pro Rakyat Terhindar Dari Pemotongan Anggaran

 

Jakarta, 17 Juni Pemerintah  memutuskan memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp43 triliun jauh lebih rendah dari rencana semula Rp100 triliun. Pemotongan anggaran ini dipastikan tidak akan mengganggu program-program pengentasan kemiskinan di K/L.

“Pemotongan lebih pada belanja pemerintahan bukan pada program-program pro rakyat,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono usai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Senin (16/6/2014), sebagaimana dilansir laman Jurnal Nasional.Com.

Rapat tiga Menteri Koordinator ini dipimpin oleh Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, diikuti pula oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

Rapat ini khusus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Pemotongan belanja K/L dari semula Rp637,8 triliun ini dilakukan untuk mengamankan anggaran bagi pemerintahan baru.  

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-3347/MK.02/2014 tentang rincian perubahan belanja K/L APBN-P 2014 ditetapkan perubahan pagu anggaran Kemenkokesra semula Rp218,33 miliar menjadi Rp194,33 miliar atau hanya berkurang sebesar Rp24 miliar.

Program pro rakyat seperti Program Keluarga Harapan, beras untuk keluarga miskin, beasiswa siswa miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pembangunan infrastruktur dasar dan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dipastikan tetap berjalan.

"Program-program pro-rakyat, pengentasan kemiskinan kami berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terutama terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Menko Kesra.

Selain program pro rakyat, program lain yang bebas dari pemotongan anggaran antara lain anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama terkait persiapan penerapan Kurikulum Pendidikan 2013, anggaran untuk jaminan sosial nasional, dan pengembangan industri kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Meskipun (industri kreatif) satuan-satuan kecil tetapi masif sehingga bermanfaat. Program-program pemberdayaan ini untuk mengisi masa transisi ke pemerintahan baru,” kata Menko Kesra.

Sementara itu, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan sesuai peraturan, penghematan dan pemotongan belanja K/L tidak boleh berdampak pada perubahan hasil program. Pengelolaan di sistem keamanan dan sosial misalnya, tidak boleh mengendor.

“Hal-hal terkait dengan kinerja pengelolaan menjadi prioritas utama, yang paling penting pemotongan dan penyesuaian itu diarahkan pada hal-hal yang bisa dikurangi tanpa penurunan kinerja di Kemenkopolhukam,” kata Djoko.

Anggaran Kemenkopolhukam sedianya Rp514,34 miliar dipotong Rp65,99 miliar menjadi Rp448,34 miliar. Anggaran tertinggi dialokasikan untuk Badan Koordinasi Pengamanan Laut (Bakorkamla) senilai Rp262,44 miliar.

“Bakorkamla ini mengatur daera-daerah operasi siapa yang bertugas di situ, mengawasi bukan hanya perikanan tapi juga penyelundupan. Tugasnya tidak gampang karena 60 persen wilayah Indonesia perairan dan berhubungan dengan banyak stakeholder,” ujarnya.

dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, anggaran Kemenkoperekonomian dipotong Rp33,57 miliar dari Rp324,84 miliar menjadi Rp291,26 miliar. Dengan pemotongan anggaran K/L hanya Rp43 triliun maka K/L dapat menuntaskan programnya di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dia menargetkan pekan ini RAPBN-P 2014 bisa disahkan sebagai APBN-P. “Pemantauan terhadap stabilitas harga khususnya harga pangan terhadap datangnya bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri menjadi perhatian kami,” kata CT.

Ketua Banggar Ahmadi menambahkan, pemerintah tetap menyediakan dana cadangan fiskal untuk kebutuhan mendesak terutama terkait Pilpres 9 Juli 2014 mendatang dan dana pembahasan APBN-P 2014.

"Keamanan Pilpres itu harus diantisipasi, dan kemungkinan Pilpres dua putaran. Secara teoritis (dengan dua pasang kandidat capres) satu putaran, tapi karena harus memenuhi suara rata-rata 20 persen di tiap provinsi maka kami antisipasi dua putaran,” ujarnya.

 

Tak akan Ganggu Kinerja

Menko Kesra HR. Agung Laksono menegaskan pemotongan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesra tak akan mempengaruhi kinerjanya.

"Sama sekali tidak (terganggu). Karena tinggal yang ada dioptimalkan. Saya optimistis bahwa seluruh pekerjaan sesuai dengan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kemenko Kesra  bisa dilaksanakan," tegas Menko Kesra.

Di kantor Kemenko Kesra perubahan anggaran dari semula Rp 218,3 miliar pada APBN 2014 menjadi Rp 194,3 miliar pada APBN-Perubahan 2014, sebagaimana dilansir laman Medan bisnis.com.

Menko Kesra mengungkapkan meski ada pemotongan Agung mengaku tetap bisa bekerja optimal. "Kami perkirakan, jikalau baseline semula Rp 100 triliun kita bakal kehilangan lapangan pekerjaan 680.000. Tetapi dengan dioptimalkannya yang lain saya kira bisa terkompensasi," jelasnya.

Adapun program yang tetap akan diprioritaskan adalah program-program yang bersentuhan
langsung dengan kesejahteraan rakyat. Serapan anggaran yang akan diminimalisir adalah belanja operasional seperti untuk rapat dan sebagainya.(Menko Kesra)

Last Updated on Wednesday, 18 June 2014 04:56

Hits: 1097

Penyaluran Dana ke Daerah, Menkeu Contek PNPM Mandiri

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan sistem penyaluran dana desa yang diamanatkan dalam undang-undang. Sistem penyaluran dana tersebut direncanakan akan mengadopsi sistem Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan sistem yang tepat terkait penyaluran dana tersebut sehingga mampu menjaga tata kelola yang baik. Ini dilakukan untuk meminimalisir potensi penyelewengan anggaran.

"Karena dianggap kita melihat bahwa program yang berjalan sejauh ini dan governance-nya baik itu PNPM. Jadi model PNPM yang mau diadopsi," tutur Chatib ketika ditemui di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).

"PNPM itu kalau enggak salah sudah capai 64.000 desa. Tinggal di-extend saja. Kalau enggak salah total desa kan ada 73.000. Memang itu governance PNPM yang mau diadopsi," sambungnya.

Dia menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sistem penyaluran dana desa secara baik pengawasannya agar mampu menjaga tata kelola dan proses penyalurannya. Adopsi tersebut, tambahnya, antara lain sistem tata kelola, model buku dan beberapa lainnya.

"Mulai dari governance, dari model buku, dari segala macam supaya nanti mereka enggak salah. Yang kita takut itu nanti mereka salah, enggak mengerti terus ditanggepin nanti. Makanya saya bilang bertahap," tukasnya. (okezonedotcom)

Last Updated on Monday, 30 June 2014 04:39

Hits: 103

Peninjauan bantuan Bhakesra 2014

 


Jakarta (06/06) -- MenKP Sharif C. Sutardjo mendapat penjelasan dari Staf Ahli Menko Kesra Wahnarno Hadi, terkait logistik bantuan yang dibawa KRI Banjarmasin pada ekspedisi Bhakesra 2014. (fik)

Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (BHAKESRA) IV tahun 2014  sebagai salah satu kegiatan Sail Raja Ampat tahun 2014 dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Dermaga Kolinlamil, Tj. Priok, Jakarta Utara.  

BHAKESRA merupakan kegiatan tindak lanjut dari kunjungan kerja 3 (tiga) menteri (Menko Kesra, Menteri Pertahanan, dan Menteri Ristek)  ke pulau terluar di Provinsi Sulawesi Utara (Pulau Marampit) pada awal tahun 2011. Pada umumnya kondisi pulau terluar dan terpencil masyarakatnya terbatas dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, tingkat ekonomi maupun sarana dan prasarana.  Disamping itu, harga kebutuhan barang-barang pokok biasanya sangat mahal, khususnya menjelang hari raya, seperti  Idul Fitri dan Hari Natal serta Tahun Baru.

Kegiatan pokok BHAKESRA ada 5 (lima), yaitu : (1) Bantuan sosial dari berbagai kemneterian/lembaga, dunia usaha, BUMN, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan; (2) Pasar Murah; (3) Penyuluhan, pengobatan gratis, pelatihan keterampilan, dan hiburan; (4) Penukaran mata uang rupiah yang sudah tidak layak edar; dan (4) Identifikasi potensi dan permasalahan pulau-pulau yang dikunjungi dan memberikan solusi pemecahannya. 

Dari pelaksanaan tahun 2011 s.d 2013,  sudah 27 pulau terluar dan terpencil yang dikunjungi BHAKESRA. Pada tahun 2014 dilaksanakan di 3 (tiga) pulau, yaitu Pulau Buton di Kabupaten Buton, Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dan di Raja Ampat.  Kegiatan akan dilaksanakan selama 22 hari, mulai hari ini tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014.

Barang bantuan yang diangkut KRI Banjarmasin 592 senilai Rp 120 milyar lebih.  Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan tahun ini  dukungan dari berbagai pihak lebih besar.  Selain nilai bantuannya semakin besar juga jumlah instansi/intitusi yang mendukung juga semakin besar.  Peserta pendukung kegiatan sebanyak 90 orang di luar anak buah kapal KRI Banjarmasin.

 

Last Updated on Wednesday, 18 June 2014 04:16

Hits: 154