PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Agung Laksono: Pendampingan adalah Investasi, Bukan Cost

Siapapun presidennya, PNPM Mandiri akan terus berlanjut. Karena, pendampingan masyarakat dalam pembangunan adalah investasi, bukan cost(biaya). Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, dalam kegiatan Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat "Menggagas Masa Depan PNPM Mandiri Pasca Tahun 2015" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 2 April 2014.

Acara yang diselenggarakan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) bersama PNPM Mandiri ini dihadiri oleh sekira 100 orang peserta, terdiri atas anggota Inkindo se-Indonesia, jajaran pelaku PNPM Mandiri, serta lembaga donatur seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

Menurut Agung Laksono, keberlangsungan PNPM Mandiri sangat bergantung pada niat pemerintah sendiri. Namun, sesuai yang diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat kabinet terakhir, Presiden SBY akan merekomendasikan kepada Presiden Indonesia berikutnya, agar tetap melanjutkan PNPM Mandiri. Karena, PNPM Mandiri selama ini dinilai mampu mendorong laju tren penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. PNPM Mandiri juga mampu menekan kebocoran (baca: korupsi) dalam pelaksanaan kegiatannya ke titik yang sangat rendah. Selain itu, PNPM Mandiri dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke tingkat desa dengan tepat sasaran.

Agung Laksono yang lebih banyak berpidato tanpa teks itu mengatakan, PNPM Mandiri memang merupakan program andalan. Bahkan pola dan metodenya kini diadopsi oleh berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR), dan optimis, cara serupa akan diikuti pula oleh swasta.

“Masyarakat yang mendapatkan program PNPM Mandiri merasa di-uwongke atau dimanusiakan, karena merekalah yang menjadi aktor utama dalam pembangunan. Tidak hanya jadi penonton atau objek saja. Masyarakat merasa diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah mereka sendiri, sehingga rasa ownership atau rasa memiliki juga begitu besar. PNPM jadi program yang melekat di hati rakyat,” ujar Agung Laksono.

Ia menambahkan, keberhasilan PNPM Mandiri menjadi sorotan dunia. Banyak negara tetangga yang datang berkunjung ke Indonesia guna menimba ilmu dan memelajari program pemberdayaan masyarakat ala PNPM Mandiri ini. “Salah satu contohnya, Negara Filipina yang meluncurkan National Community-Driven Development Program (NCDDP) dengan meniru metode PPK.

Tingginya Community-Self Ownership

Salah satu narasumber dalam seminar nasional ini adalah Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Adjar Prajudi, yang hadir mewakili Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam Santoso Ermawi. Menurut Adjar, satu dari sejumlah dampak positif program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan, adalah tingginya rasa memiliki masyarakat (community-self ownership) terhadap berbagai program atau hasil pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya.

Hal itu menimbulkan tingginya pula rasa tanggung jawab masyarakat (community-self responsibility) untuk memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, sehingga keberlanjutan (sustainability)-nya pun dapat lebih diharapkan. Program pembangunan pada PNPM Mandiri Perkoatan dinilai sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, tumbuhlah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun capaian investasi infrastruktur pada PNPM Mandiri Perkotaan sepanjang tahun 2007 – 2013 adalah sebagai berikut: pembangunan jalan mencapai 36.245.874 meter, drainase 10.438.886 meter, jembatan 411.813 meter, perumahan sebanyak 134.264 unit, MCK 138.379 unit, dan persampahan (TPA/gerobak) sebanyak 92.039 unit.

Sedangkan untuk air bersih: non perpipaan 76.193 unit, serta perpipaan sepanjang 2.023.605 meter. Adapun untuk saluran pembuangan limbah sepanjang 1.254.042 meter, sarana pendidikan 6.641 unit, sarana kesehatan 13.960 unit, sarana perdagangan 3.352 unit, dan penerangan umum 79.886 unit. Irigasi: saluran irigasi sepanjang 236.733 meter dan bangunan irigasi sebanyak 238.280 unit; serta tambatan perahu 12.895 unit, dan lain-lain sebanyak 426.969 unit.

Narasumber lainnya dalam seminar ini adalah Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A. Karim, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat, George Soraya dari Bank Dunia dan Siti Hasanah dari ADB. [http://www.pnpm-perkotaan.org]

Last Updated on Thursday, 10 April 2014 05:24

Hits: 66

PNPM Mandiri Menerima Kunjungan dari Timor Leste

 

Pada Hari Kamis, 03 April 2013, Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri, Kemenko Kesra, Mendapat kunjungan 24 orang perwakilan Kementrian Negara Timor Leste. Dalam kunjungan ini, Delegasi mengungkapkan keinginannya untuk belajar dan menggali informasi tentang program penanggulangan kemiskinan di Indonesia terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan bagaimana Kemenko Kesra mengkoordinasi antar kementrian dan lembaga yang mempunyai program PNPM.

Kujungan ini bukan yang pertama dilakukan,  Pemerintah Timor Leste sedang giat melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dinegaranya, dan melihat Indonesia melalui PNPM dinilai cukup sukses. Oleh karena itu pihak Negara Timor Leste tidak berhenti terus belajar dan menggali mekanisme PNPM Mandiri.  

Delegasi Diterima oleh Asisten deputi Urusan Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Ir. Magdalena, MM. Dalam Paparannya, Ir. Magdalena, MM menjelaskan mengenai seluk beluk PNPM Mandiri sebagai program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Delegasi Negara Timor Leste juga memaparkan hasil kunjungan mereka dilapangan. Dalam sesi dialog, pihak Timor Leste mengapresiasi pendekatan dan sistem yang dijalankan oleh PNPM Mandiri yakni dengan “dirancang, diwujudkan, dan dikelola oleh masyarakat”. Nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang sangat dijunjung tinggi oleh PNPM Mandiri akan dijadikan contoh dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di Timor Leste.

Dalam pertemuan ini, Pihak Timor leste juga menjelaskan mengenai program-program penangulangan kemiskinan yang telah dijalankan di Timor Leste dimana anggaran langsung diberikan ke Desa.  Saat ini berbagai program dijalankan oleh pemerintah Timor leste untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

pada akhir kunjungan delegasi Timor Leste sangat berterima kasih atas informasi dan sharing pengalaman yang diberikan Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri, Kemenko Kesra semua informasi yang didapat akan segera diimplementasikan Di Negara Timor Leste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 07 April 2014 08:19

Hits: 114

Gelar Semangat Anti Korupsi 2014 : Semua Bisa BeraKsi


Sebagai puncak acara dari rangkaian kegiatan Gelar Semangat Anti Korupsi 2014 pada hari Sabtu, 8 Maret 2014 diselenggarakan kegiatan “Rembuk Rasa Anti Korupsi Bersama PNPM Mandiri dan KPK”. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat cq. Kedeputian bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertempat di Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur.

Dalam kegiatan Rembuk Rasa ini dihadirkan 3 orang perwakilan masyarakat yang menyampaikan testimoninya dengan dipandu oleh moderator dari Radio KBH 68. Dalam sesi ini dihadirkan pula narasumber yakni :

  1. Sujana Royat, Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Kesra
  2. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM
  3. Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK
  4. Sholahudin Wahid, Tokoh Agama dan HAM
  5. Sujiwo Tejo, Budayawan

Adapun testimoni masyarakat yang diberikan diantaranya

- Ahmad Munir, perwakilan PNPM Mandiri Perkotaan BKM Desa Jombang, Kota Jombang, Jawa Timur menyampaikan bahwa upaya penerapan tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi diterapkan melalui pendekatan personal dan dukungan masyarakat / agama dengan demikian penyelesaian masalah dan indikasi penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan lebih mudah

- Basuki Rahmadi, Koordinator Advokasi & Hukum, Pokja Ruang Belajar Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Kediri, Jawa Timur menceritakan mengenai proses pendampingan yang dilaksanakan oleh paralegal dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah penyimpangan dana di Kec. Donomulyo, Kab. Malang, Jawa Timur. Dalam kasus ini paralegal memberikan pendampingan dengan pola penguatan saksi, pengawalan kasus dan dokumentasi proses pemeriksaan dalam persidangan. Selain itu mereka juga mengadakan simulasi peradilan dengan saksi, membangun komunikasi dengan penyidik dan jaksa serta mendorong pihak berwajib untuk lebih peduli terhadap tata kelola yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan bantuan paralegal, warga lebih paham dan terbuka sehingga upaya penyelesaian dengan jalur hukum dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan pelaku dihukum 5.5 bulan

- A. Budi Satrio, Mantan Kepala Desa Melung, Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah menceritakan pengalamannya dalam memulai Gerakan Desa Membangun. Berawal dari keinginan warga desa untuk mengetahui data mengenai desanya, maka saat itu mulai dikembangkan jaringan informasi dan data berbasis internet. Desa Melung menjadi pelopor dengan mendirikan website melung.desa.id dan melengkapi sudut desa dengan WiFi. Berbagai informasi disajikan secara terbuka dalam web, mulai dari data aset dan anggaran pembangunan desa, program-program pembangunan desa, termasuk perkembangan pembangunan dan penggunaan dananya. Selain memantau secara langsung, warga desa Melung mengawasi pembangunan serta melaporkan indikasi penyelewengan dana secara online baik melalui gadget maupun koneksi internet di desa.

Mendengar testimonial dari masyarakat yang sangat menarik, para narasumber memberikan tanggapan yang positif dan terus mengajak masyarakat untuk memperkuat jejaring guna memberantas korupsi. Sujana Royat menegaskan bahwa PNPM Mandiri tidak menolerir segala bentuk tindakan korupsi. Pemerintah melalui Pokja Pengendali PNPM Mandiri telah mengeluarkan larangan pemanfaatan PNPM Mandiri untuk kegiatan politik praktis. Hal ini bukan pelarangan pada masyarakat untuk berpolitik, namun pelarangan pada masyarakat untuk menggunakan PNPM Mandiri sebagai sarana kegiatan politik.

Denny Indrayana juga menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa pemerintah menyediakan dana yang dapat digunakan untuk penyelesaian kasus hukum yang dapat diakses melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di tiap propinsi. Sholahudin Wahid menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mewujudkan akhlak yang mulia melalui kejujuran di semua aspek kehidupan. Sementara Sujiwo Tejo menyatakan bahwa meski relatif sulit untuk memberantas korupsi di Indonesia namun kita dapat mencegahnya dengan cara lebih menghargai orang lain meskipun berpenghasilan rendah. 

Bambang Widjajanto dalam penjelasannya menyampaikan bahwa adanya testimoni dari 3 orang perwakilan masyarakat membangun optimisme terhadap upaya pemberantasan korupsi. Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini ada tiga kesalahan dalam pemberantasan korupsi, diantaranya pemberantasan korupsi diserahkan ke penegak hukum yang merupakan sumber ketidakadilan; pemberantasan korupsi hanya sebatas penanganan represif, padahal selain penanganan juga diperlukan pencegahan; pemberantasan korupsi tidak melibatkan partisipasi publik. Menjawab ketiga kesalahan di atas, PNPM Mandiri bisa menjadi contoh baik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pada siang harinya, dilaksanakan kunjungan lapangan di Kecamatan Kabuh, Desa Menduro, Kabupaten Jombang. UPK Alas Kabuh yang menjadi tujuan kunjungan di lokasi ini dinilai telah menjalankan program secara transparan dan partisipatif. UPK Alas Kabuh menyediakan unit pengaduan yang siap melayani masyarakat desa. Selain itu dilaksanakan juga kunjungan ke Desa Manduro, Kabupaten Jombang. Di desa ini proses perencanaan pembangunan telah melibatkan masyarakat. Penggunaan dana maupun sisa dana dilaporkan secara berkala melalui musyawarah desa dan pertemuan lainnya. Sebagai salah satu wujud untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas juga dibangun prasasti yang memuat informasi secara rinci.

Sebagai penutup dari puncak acara Gelar Semangat Anti Korupsi 2014, diselenggarakan Pagelaran Wayang Kulit dengan dalang Ki Purbo Asmoro dengan lakon Tripama Kawedhar. Tripama merupakan puisi terkenal karangan Pangeran Mangkunegara IV dari Surakarta, yang ditulis pada 1878. Dalam puisi ini, Sang Pangeran membandingkan kepahlawanan dari tiga karakter wayang legendaris, dari epos yang berbeda yakni:

- Sumantri, seorang pria sederhana dengan aspirasi besar, dari epik Arjuna Sasrabahu

- Kumbakarna, pejuang lembut dan loyal, dari Ramayana

- Karna, pangeran “tragis” dari Mahabharata: yatim piatu saat lahir, lalu hidupnya direnggut oleh saudaranya sendiri

Dalam pagelaran wayang tersebut dalang mengundang Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc (Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra selaku Sekretaris Pokja Pengendali PNPM Mandiri); Yadmadi Akung (Fasilitator PNPM Mandiri Kabupaten Jombang); dan Sujiwo Tejo (Budayawan) untuk menyampaikan tentang PNPM Mandiri dan nilai-nilai  yang harus dimiliki masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Dalam kesempatan ini, Ibu Pamuji Lestari sekali lagi menekankan bahwa masyarakat perlu bersatu untuk memantau pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayahnya karena dengan pengawasan masyarakat akan dapat diketahui apa saja yang dilakukan oleh para pelaku PNPM Mandiri dan masyarakat dapat BERAKSI (Berantas Korupsi).  Sedangkan Faskab Jombang menyampaikan bahwa saat ini telah ada integrasi perencanaan partisipasif dan perencanaan SKPD. Sedangkan Sujiwo Tejo menyampaikan bahwa nilai dalam masyarakat perlu dipertahankan, agar tidak mudah terpengaruh dengan godaan duniawi.

 

Last Updated on Tuesday, 11 March 2014 04:02

Hits: 444

RTM Terima Bantuan Sosial Surplus SPP PNPM-MP

23 Maret 14

METROSIANTAR.com, TAPSEL - Untuk ketiga kalinya, Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapsel, menerima bantuan sosial yang bersumber dari dana surplus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Dana SPP PNPM-MP ini berasal dari surplus SPP Tahun Anggaran 2013 dan penyerahannya dilaksanakan Rabu (19/3) lalu di Lapangan Kantor Camat Angkola Timur.

Sementara penyerahan yang dilaksanakan dua kali sebelumnya di tahun 2013 lalu, bersumber dari surplus SPP 2012.

Surplus ini dapat diketahui berdasarkan hasil kutipan ataupun iuran dari kelompok SPP Angkola Timur yang ada di 14 kelurahan dan desa. Dana hasil surplus tersebut dijadikan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di kecamatan. Dimana bantuan diberikan berupa ternak kambing, itik dan ayam untuk meningkatkan sumber perekonomian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Camat Angkola Timur Darwin Dalimunthe SPd bersama ketua BKAD Angkola Timur Nahrun Suardi Siagian saat menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut di Lapangan Kantor Camat Angkola Timur, Rabu (19/3) lalu mengatakan, untuk ketiga kalinya, RTM di Kecamatan Angkola Timur menerima bantuan yang bersumber dari dana surplus SPP PNPM-MP, sehingga keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan.

“Ini merupakan prestasi yang perlu dijaga,” tegasnya.

Dikatakannya, begitu banyak harapan dari program pemerintah ini untuk meniti masyarakat Kecamatan Angkola Timur, keluar dari garis kemiskinan menuju kesejahteraan. Penyerahan yang ketiga kali ini disaksikan para pelaku PNPM-MP Kecamatan Angkola Timur.(ran)

Sumber : http://aankfm.com/

Last Updated on Thursday, 27 March 2014 09:59

Hits: 148

Lokakarya dalam Rangkaian Kegiatan Gelar Semangat Anti Korupsi 2014

Pada hari Kamis, 6 Maret 2014, diselenggarakan lokakarya yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Gelar Semangat Anti Korupsi 2014. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat cq. Kedeputian bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Pada lokakarya di hari ini dilaksanakan sosialisasi ACCH (Anti Corruption Clearing House) yang merupakan sebuah portal berbagi informasi dan ilmu mengenai anti korupsi. Dalam lokakarya ini turut hadir sebagai pemateri yaitu Johan Budi (Juru Bicara KPK) serta beberapa perwakilan dari lembaga KPK yang menjelaskan mengenai berbagai kegiatan dan metode yang dilaksanakan KPK dalam melakukan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai unsur diantaranya pelaku PNPM Mandiri, mahasiswa, serta perwakilan LSM.

Selain itu, pada saat yang sama juga dilaksanakan lokakarya untuk para jurnalistik bersama beberapa orang pemateri, diantaranya Bambang Widjojanto, Johan Budi, serta Novel Baswedan dari lembaga KPK. Workshop ini diikuti oleh para jurnalis di Surabaya dengan tujuan untuk menginformasikan cara-cara yang dilakukan KPK untuk melakukan pengusutan dan penyidikan kasus sehingga para jurnalis mengerti dan dapat memberikan berita yang benar sesuai dengan fakta dan data yang ada.

Last Updated on Monday, 10 March 2014 05:55

Hits: 163