PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Peringatan Hari Anti Kemiskinan Internasional, Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Peran Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Gerbang Gampong di Aceh

Banda Aceh (18/10) – Pemerintah Aceh bersama Pokja Pengendali PNPM Mandiriyang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)hari ini, Sabtu 18 Oktober 2014 menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Anti Kemiskinan Internasional atau biasa dikenal juga dengan Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia yang sejatinya diperingati oleh masyarakat dunia setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini dihadiri oleh Agung Laksono (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat), Zaini Abdullah (Gubernur Aceh), dan Bupati dan Walikota di Aceh serta jajarannya termasuk anggota legislatif dan tokoh masyarakat serta pelaku PNPM Mandiri. Dalam peringatan ini juga akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan pembagian peran pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang merupakan hasil workshop selama 2 hari (tanggal 16 – 17 Oktober 2014) yang diikuti oleh perwakilan Pemerintah Aceh dan 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota, serta peluncuran program Gerbang Kampung/Gampong yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dari Kemenko Kesra yang akan diberikan kepada Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Nagan Raya.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh, Pemerintah Aceh bersama Pokja Pengendali PNPM Mandiri telah mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Workshop Peningkatan Peran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat serta Harmonisasi Undag-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Banda Aceh dan diikuti oleh perwakilan 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan oleh pemerintah pusat pada Januari 2014 lalu direncanakan akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2015 mendatang perlu diharmonisasikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sesuai dengan kondisi sosial dan juga tatanan masyarakat dan pemerintahan yang berlaku di Aceh.

Didalam workshop tersebut membahas dan merumuskan mengenai koordinasi dan pembagian peran pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dalam melaksanakan program penanggulangankemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat terhadap 10 komponen pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa, yaitu: 1) alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran dana; 2) penyelenggaraan pendampingan; 3) perencanaan dan penganggaran gampong; 4) tata kelola, pengendalian, dan pengawasan; 5) efektivitas kelembagaan masyarakat; 6) pengelolaan aset masyarakat; 7) pengarusutamaan program kementerian/lembaga berbasis desa; 8) pengelolaan keuangan desa; 9) peningkatan kapasitas pelaku; 10) pengembangan sistem informasi dan pelaksanaan sosialisasi.

Butir-butir pembagian peran yang dihasilkan ditandatangani hari ini sebagai kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Gubernur Aceh dan 23 (dua puluh tiga) Bupati/Walikota di Aceh. Kesepakatan ini diharapkan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi disetiap tingkat pemerintahan menuju Gampong Madani.

Menko Kesra dalam kesempatan ini juga melakukan peluncuran Program Gerbang Kampung/Gampong, yang merupakan program pemerintah pusat berupa satu gerakan untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi fasilitas desa dan kesejahteraan masyarakat desa, melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah (Kabupaten), Dunia Usaha dan Masyarakat. Program Gerbang Kampung/Gampong ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Nagan Raya. Peluncuran Gerbang Gampong ditandai dengan penyerahan secara simbolis berbagai bantuan yang berasa dari berbagai Kementerian/Lembaga dan juga dari dunia usaha.

Menko Kesra mengharapkan program Gerbang Gampung akan mampu mendorong sektor pembangunan lain untuk menurunkan angka kemiskinan, mendorong inovasi, dan membuka lapangan kerja serta mengurangi angka pengangguran. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daerah melalui rencana aksi prioritas. Dengan cara ini, ke depan Gerbang Kampung/Gampong pada akhirnya dapat memacu proses percepatan pembangunan di gampong khususnya di empat kabupaten di Aceh lokasi kegiatan Gerbang Kampung/Kampung tersebut, untuk  dapat memaksimalkan daerahnya. Hal ini tentu saja memerlukan penguatan sumber daya manusia, pendampingan, dan infrastruktur desa yang mampu mengelola anggaran desa baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Last Updated on Sunday, 19 October 2014 01:40

Hits: 32

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Workshop Peningkatan Peran Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat serta Harmonisasi UU No. 6 tahun 2

(Banda Aceh, 15-17 Oktober 2014) - Pokja Pengendali PNPM Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) kembali melaksanakan kegiatan workshop Peningkatan Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan kali ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan mengundang perwakilan 23 (dua puluh tiga) pemerintah kabupaten dan kota di Aceh serta perwakilan dari pelaku dan pemanfaat PNPM Mandiri, akademisi, dan dari lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 dan dilanjutkan dengan Workshop Peningkatan Peran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat serta Harmonisasi Undag-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 

Hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi TKPKD diantaranya yaitu dari kedeputian Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kepala Bappeda Aceh, dan juga dari Staf Khusus Wali Nangroe.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang disahkan oleh pemerintah pusat pada Januari 2014 lalu direncanakan akan dimulai pelaksanaannya secara bertahap pada tahun 2015 mendatang. Mengingat Aceh merupakan wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri dimana Aceh memiliki Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka perlu dilakukan pembahasan untuk mengharmonisasikan UU Desa dengan UU tentang Pemerintah Aceh, agar sesuai dengan kondisi sosial dan juga tatanan masyarakat dan pemerintahan yang berlaku di Aceh. Hal ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan UU Desa mendatang dapat dilaksanakan dengan baik di Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Workshop tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan rumusan pembagian peran antara yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hasil tersebut rencananya akan ditandantangani sebagai sebuah kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan dengan Seluruh Kepala Kabupaten dan Kota di Aceh pada tanggal 18 Oktober 2014 besok.

Dengan kesepakatan itu diharapkan agar daerah dapat semakin memiliki peran yang lebih baik dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di Aceh untuk menuju Gampong Madani.

 

Last Updated on Friday, 17 October 2014 18:34

Hits: 80

Desa wisata harus siap hadapi pasar bebas ASEAN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu meminta desa wisata di Indonesia terus berproses untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. "Kita siap untuk bersaing, tinggal bagaimana menerapkan standar-standar di desa wisata. Saat ini untuk homestay dan kuliner sudah menerapkan standar ASEAN," kata Mari Elka Pangestu di Karangasem, Bali, Sabtu (27/9).

Selain penerapan standar, desa wisata harus dikembangkan menggunakan sistem jejaring dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya jejaring tersebut, para wisatawan domestik maupun mancanegara bisa mendapatkan informasi sekaligus memesan tempat.

Mari mengatakan desa wisata juga ikut dipromosikan melalui berbagai komunitas pemasaran tematik. Misalnya, ada komunitas yang bertema perdesaan, pantai dan budaya.

"Untuk memancing wisatawan juga diperlukan paket-paket wisata yang terintegrasi dengan pihak lain, misalnya transportasi, biro perjalanan dan lain-lain. Dengan begitu, wisatawan bisa mudah menuju ke desa wisata," tuturnya.

Mari Elka Pangestu berada di Desa Wisata Pakraman Jasri, Kabupaten Karangasem, Bali untuk memberikan Penghargaan Desa Wisata 2014. Desa Pakraman Jasri merupakan peringkat pertama penghargaan yang sebelumnya.

Peringkat pertama Penghargaan Desa Wisata 2014 diraih Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang menyisihkan pesaingnya Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Penghargaan tersebut diberikan kepada desa penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dalam bentuk bantuan sosial.

PNPM Mandiri Pariwisata pada tahun 2009 diikuti 104 desa, 2010 diikuti 200 desa, 2011 diikuti 569 desa, 2012 diikuti 978 desa, 2013 diikuti 980 desa dan 2014 sudah terealisasi 45 desa. Penghargaan Desa Wisata diberikan untuk memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas desa wisata yang dibangun.(Merdekadotcom )

Last Updated on Tuesday, 07 October 2014 07:55

Hits: 79

Pemerintah Harus Antisipasi Tingginya Kesenjangan Ekonomi Penduduk

Jakarta - Meskipun perekonomian Indonesia dicatat kian membaik namun pemerintah Indonesia yang akan datang harus mewaspadai jurangnya kensenjangan ekonomi penduduk.

Dengan jumlah penduduk miskin yang masih patut diperhatikan, kelas menengah atas yang berpenghasilan makin tinggi justru bisa menyebabkan ketimpangan yang bisa menimbulkan krisis sosial.

“Kita lihat penurunan kemiskinan melambat dan kesenjangan meningkat,” kata utusan khusus Presiden Republik Indonesia (RI) untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K), H.S.Dillon, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (25/9).

Pasalnya, dengan penghasilan warga miskin yang sangat minim, penghasilan kelas atas menurut instansi UKP2K bisa meningkat tiga hingga empat lipat saat ini.

Dillon menambahkan, negara-negara di dunia termasuk Indonesia semakin terbuka menerima globalisasi, kemajuan teknologi dan reformasi propasar.

Hal tersebut penting, namun bila tidak disejajarkan dengan penanggulangan kemiskinan maka akan hanya memperlebar kesenjangan.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus kembali menghayati tujuan kemerdekaannya seperti yang diajarkan Proklamator Soekarno yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam hal kebudayaan.

Sementara anggaran penanggulangan kemiskinan sendiri dinilainya sudah lebih dari cukup. Secara umum per tahun atau program bisa dipatok untuk anggaran kemiskinan per rakyat miskin bisa mendapat anggaran hingga Rp 100 juta per orang.

Namun implementasinya, menurut Dillon, harus lebih intens baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Sebenarnya kalau Rp 20 juta seorang saja sudah bisa,” kata dia lagi.

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah menggunakan empat klaster dalam menanggulangi kemiskinan yaitu, klaster pertama berisi program sosial mulai beras miskin, beasiswa miskin hingga jaminan kesehatan masyarakat.

Kedua, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dan sejenisnya, ketiga, kredit untuk rakyat (KUR). Yang keempat, transportasi murah, listrik dan air murah.(beritasatu)

Last Updated on Tuesday, 07 October 2014 08:42

Hits: 94

UKP2K Anggap Penanggulangan Kemiskinan Menggunakan 4 Klaster

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan pemerintah dalam berapa tahun ke depan. Persoalan ini juga dibarengi dengan tingkat kesenjangan sosial masyarakat.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K), Marcellus Raentetana, mengaku angka kemiskinan di Indonesia menurun. Penurunan ini diperkuat dengan Data Pusat Statistik (BPS), Maret 2014 yang menyebutkan 28,280 juta orang miskin atau 11,25 persen dari total penduduk Indonesia.

Menurutnya, kemiskinan di Indonesia bersifat struktural karena dipengaruhi oleh kepemilikan dan distribusi aset. Permasalahan ini muncul karena tidak adanya desain dari program-program belum mampu memberikan kemampuan kepada warga miskin untuk memperkuat modal baik fisik dan nonfisik.

"Kepemilikan aset dan distribusi belum tertanggani baik fisik dan nonfisik untuk menanggulangi kemiskinan karena makro kita cenderung menguntungkan kelompok mapan,"ujar Marcellus di di Kantor UKP2K, Gambir, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Mengatasi permasalahan kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu, menggunakan pendekatan 4 klaster. Program ini berupa bantuan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program khusus berupa transportasi, air, dan listrik murah.

Marcellus mengaku, program-program tersebut dinilai belum tepat sasaran sehingga diperlukan perbaikan dengan membentuk data base terpadu. Hal ini dilakukan untuk menghidari tidak adanya perbedaan antara pusat dan daerah.

Last Updated on Tuesday, 07 October 2014 07:34

Hits: 81