PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

SBY Sinergikan Rancangan APBN 2015 dengan Program Jokowi-JK

Jakarta- Sebagai tanda kick off transisi kedua pemerintahan Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut yaitu mensinergikan program pemerintahan periode sekarang dan era pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintahan SBY telah menyiapkan usulan program alternatif yang akan mengakomodir program pemerintahan Jokowi-JK. Program yang dimaksud antara lain yaitu mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat. Termasuk program masyarakat pedesaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang produktif. Usulan ini akan dibahas dan disetujui untuk dimasukkan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Selain itu, pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana menambah anggaran pendidikan di pemerintah pusat hingga Rp 10 triliun tahun depan. Menurut Arif Budimanta, Tim ekonomi Jokowi-JK, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk program wajib belajar 12 tahun yang akan masuk dalam Rancangan APBN 2015.

Arif mengatakan, anggaran pendidikan di pemerintahan pusat tersebut sudah termasuk bagian dari program kartu Indonesia Pintar.

Hal serupa dituturkan oleh Armida Alisjahbana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya, program-program usulan Presiden Jokowi seperti dana desa akan disinergikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) era Presiden SBY. Termasuk juga program Kartu Indonesia Pintar.

Menurut Armida program-program tersebut akan dibicarakan pada level rapat panitia kerja (panja) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Di rapat inilah, program usulan pemerintahan saat ini akan digali secara mendalam untuk selanjutnya disinergikan dengan program usulan Presiden berikutnya (Jokowi).

“Kami sendiri sudah memetakan untuk dipersandingkan. Jadi begitu rapat panja, panja sudah clear. Apabila disetujui untuk diakomodasi, kuncinya rapat fraksi, Kalau fraksi setuju Indonesia Pintar, kita buat persandingannya,” jelas Armida.(pewartaekbis.com)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:08

Hits: 262

Gua Jepang Perlu Penataan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung diminta segera menata Gua Jepang di kawasan Bukit Sadu, Kecamatan Soreang. Hal ini perlu dilakukan bila Gua Jepang akan dijadikan kawasan wisata baru di Kabupaten Bandung.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan dinas terkait. Karena untuk penataan ke arah pariwisata, ya tentunya harus dilakukan oleh dinas terkait," ungkap Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Dedi Sutardi di kantornya, Kamis (11/9).

Untuk masalah kepurbakalaan, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan penataan dan penelitian, bahkan hasilnya sudah diketahui. Ke depan, pihaknya akan melakukan penataan kembali terkait masalah sejarah dan kepurbakalaannya.

"Wewenang kita hanya menata bidang kepurbakalaan dan kesejarahannya sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010," katanya.

Dedi menambahkan, akses ke Gua Jepang tersebut dibangun menggunakan paving block melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 2014. Jika ke depan akan dijadikan objek wisata, lanjutnya, tentu harus dibuatkan lapangan parkir atau terminal untuk kendaraan.

"Sebaiknya kawasan Gua Jepang ini dijadikan kawasan wisata sejarah dan jogging track. Sehingga penatannya harus diupayakan secara alami, di mana bagian bukit Sadu harusnya dihijaukan dengan tanaman keras," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemuda Olaharaga dan Pariwisata, Akhmad Djohara saat hendak dikonfirmasi tidak berada di ruang kerjanya(klik-galamedia.com)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:05

Hits: 206

Oknum Ketua UPK PNPM-MP Talaud Dituntut 4,6 Tahun Penjara

MANADO— Djohan (43) warga Kelurahan, Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh JPU dituntut 4,6 tahun penjara. Pada Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (23/5) itu, terdakwa juga didenda Rp50 juta serta uang pengganti Rp136 juta.

Menurut Jaksa Penutut Umum (JPU) Noval Thaher SH terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan (K-UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)  Kepulauan  Talaud di Kecamatan  Beo, diduga melakukan tindakan korupsi sebesar Rp136.161 juta.

“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa juga tidak berinisiatif untuk mengembalikan kerugian negara, dan hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,” ungkap JPU dihadapan Ketua Majelis hakim Armindo Pardede SH MAP dan anggota mejelis hakim Novvry Oroh SH serta Nick Samara SH.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula pada tahun 2009-2010 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui unit UPK memperoleh bantuan kredit dari dana bantuan langsung masyarakat berasal dari PNPM-MP dengan cara pembayaran dengan mengangsur setiap bulan. Saat itu ada 7 kelompok yang mendapat bantuan, yakni  kelompok bunga karang pada bulan Maret 2010 mendapat bantuan dana Rp29 Juta, kelompok usaha bersama pada bulan Maret 2010 mendapat Rp136 juta, kelompok Mekar Sari satu bulan Januari 2010 Rp16 juta, kelompok Mekar Sari pada bulan maret 2010 Rp49 Juta, kelompok Maju Bersama pada Mei Rp25 Juta, kelompok Suka Maju pada Agustus 2010 Rp25 Juta serta kelompok Sekar Maju pada Januari 2010 sebesar Rp16 Juta.
Setelah dilakukan pengecekan  dan mengurus administrasi oleh Adriana Lariwu SH selaku fasilitator ternyata ke 7 kelompok itu semuanya bermasalah sejak  Setoran awal dari 2009-2010. Padahal sebagian kelompok telah melakukan pembayaran awal. Diduga uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. (www.okemanado.com)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 04:16

Hits: 210

Dugaan Korupsi PNPM Liktim Masuk Tahap Penyidikan

MINUT, oke – Penyidikan kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sementara dilakukan pihak Kejari Airmadidi.

“Beberapa saksi telah kami periksa, selanjutnya akan bergilir dari pelaku PNPM kabupaten sampai perdesaan,” ungkap Kajari Airmadidi Irvan Samosir, melalui Kasi Intel Bobby Selang, Senin (29/4) siang.

Diakuinya, pihak kejari sudah mengantongi seorang tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian uang negara hampir Rp 500 juta itu.

“Tersangkanya mengarah ke fasilitator teknik, dengan inisal NS, namun tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya,” ungkap Selang.

Diketahui, PNPM MP Kecamatan Likupang Timur mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, hampir Rp 3 miliar.(obi)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 04:22

Hits: 208

PNPM Diyakini Bantu Turunkan Angka Kemiskinan

PURBALINGGA,– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diyakini telah membantu menurunkan angka kemiskinan di Purbalingga dari kisaran 30 persen menjadi 22 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto saat menerima kunjungan Tim PNPM Support Facility Bank Dunia, Jumat (12/9).

Lebih lanjut Sukento berharap ke depan program PNPM bisa tetap dilanjutkan. “Programnya sudah baik dalam membantu menurunkan angka kemiskinan. Semoga dengan ganti kepemimpinan, hanya berganti nama saja, tapi programnya tetap, yaitu program pengentasan kemiskinan” pintanya.

Tim PNPM Support Facility Bank Dunia diharap bisa melakukan evaluasi dari pelaksanaan program PNPM di Purbalingga. Setiap program pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif, untuk itu pihak pemkab berharap Tim bisa memberikan solusi yang terbaik setelah melakukan evaluasi.

Selama di Purbalingga, Tim PNPM Support Facility Bank Dunia akan melakukan monitoring kegiatan PNPM. Tim akan melihat secara langsung pelaksanaan program khususnya PNPM Mandiri Perdesaan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar dan Karangmoncol.

Perwakilan Tim PNPM Support Facility Bank Dunia, Dewi, menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan bersama timnya merupakan kunjungan rutin ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kunjungan tersebut untuk melakukan monitoring pelaksanaan program PNPM serta mengetahui sejauh mana perkembangannya di lapangan.

“Kita akan lihat sejauh mana pelaksanaan program ini, khususnya yang ada di kecamatan. Kondisinya seperti apa, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Di wilayah Jawa Tengah, kami akan mengunjungi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga” kata Dewi. (joko suharyanto)

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 09:46

Hits: 221