PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Oknum Ketua UPK PNPM-MP Talaud Dituntut 4,6 Tahun Penjara

MANADO— Djohan (43) warga Kelurahan, Beo Timur, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, oleh JPU dituntut 4,6 tahun penjara. Pada Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (23/5) itu, terdakwa juga didenda Rp50 juta serta uang pengganti Rp136 juta.

Menurut Jaksa Penutut Umum (JPU) Noval Thaher SH terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Kegiatan (K-UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)  Kepulauan  Talaud di Kecamatan  Beo, diduga melakukan tindakan korupsi sebesar Rp136.161 juta.

“Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa juga tidak berinisiatif untuk mengembalikan kerugian negara, dan hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,” ungkap JPU dihadapan Ketua Majelis hakim Armindo Pardede SH MAP dan anggota mejelis hakim Novvry Oroh SH serta Nick Samara SH.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula pada tahun 2009-2010 kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui unit UPK memperoleh bantuan kredit dari dana bantuan langsung masyarakat berasal dari PNPM-MP dengan cara pembayaran dengan mengangsur setiap bulan. Saat itu ada 7 kelompok yang mendapat bantuan, yakni  kelompok bunga karang pada bulan Maret 2010 mendapat bantuan dana Rp29 Juta, kelompok usaha bersama pada bulan Maret 2010 mendapat Rp136 juta, kelompok Mekar Sari satu bulan Januari 2010 Rp16 juta, kelompok Mekar Sari pada bulan maret 2010 Rp49 Juta, kelompok Maju Bersama pada Mei Rp25 Juta, kelompok Suka Maju pada Agustus 2010 Rp25 Juta serta kelompok Sekar Maju pada Januari 2010 sebesar Rp16 Juta.
Setelah dilakukan pengecekan  dan mengurus administrasi oleh Adriana Lariwu SH selaku fasilitator ternyata ke 7 kelompok itu semuanya bermasalah sejak  Setoran awal dari 2009-2010. Padahal sebagian kelompok telah melakukan pembayaran awal. Diduga uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. (www.okemanado.com)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 04:16

Hits: 144

PNPM Diyakini Bantu Turunkan Angka Kemiskinan

PURBALINGGA,– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diyakini telah membantu menurunkan angka kemiskinan di Purbalingga dari kisaran 30 persen menjadi 22 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto saat menerima kunjungan Tim PNPM Support Facility Bank Dunia, Jumat (12/9).

Lebih lanjut Sukento berharap ke depan program PNPM bisa tetap dilanjutkan. “Programnya sudah baik dalam membantu menurunkan angka kemiskinan. Semoga dengan ganti kepemimpinan, hanya berganti nama saja, tapi programnya tetap, yaitu program pengentasan kemiskinan” pintanya.

Tim PNPM Support Facility Bank Dunia diharap bisa melakukan evaluasi dari pelaksanaan program PNPM di Purbalingga. Setiap program pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif, untuk itu pihak pemkab berharap Tim bisa memberikan solusi yang terbaik setelah melakukan evaluasi.

Selama di Purbalingga, Tim PNPM Support Facility Bank Dunia akan melakukan monitoring kegiatan PNPM. Tim akan melihat secara langsung pelaksanaan program khususnya PNPM Mandiri Perdesaan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar dan Karangmoncol.

Perwakilan Tim PNPM Support Facility Bank Dunia, Dewi, menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan bersama timnya merupakan kunjungan rutin ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kunjungan tersebut untuk melakukan monitoring pelaksanaan program PNPM serta mengetahui sejauh mana perkembangannya di lapangan.

“Kita akan lihat sejauh mana pelaksanaan program ini, khususnya yang ada di kecamatan. Kondisinya seperti apa, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Di wilayah Jawa Tengah, kami akan mengunjungi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga” kata Dewi. (joko suharyanto)

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 09:46

Hits: 160

Dipotong Pusat, Sidrap Talangi Dana BLM

FAJARONLINE -- Bupati Sidrap, Rusdi Masse cukup pekah melihat kondisi keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. Orang nomor satu di Sidrap itu meminta pengelela PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya tak gusar akan adanya pemotongan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 11,8 persen. Rusdi menegaskan, kekurangan itu akan ditutupi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap.

Penegasan itu dilontarkan Rusdi Masse melalui ponselnya, Senin, 15 September. Menurutnya, Pemkab Sidrap wajib membantu menalangi kekurangan dana BLM sebesar yang dipotong oleh pusat. "Jika tak dibantu, pembangunan jembatan tak jadi-jadi," ujarnya.

Saat ini, beber Rusdi, dana sebesar Rp829 juta lebih, atau setara dengan anggaran yang akan dipotong pusat 11,8 persen dari total jatah dana BLM kegiatan untuk PNPM Mandiri Perdesaan Sidrap itu, telah dialokasikan pemkab melalui R-APBD tahun 2014. Rusdi mengaku pengalokasian dana itu telah disetujui DPRD setempat. (http://www.fajar.co.id)

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 09:43

Hits: 100

Pemkot Mataram Sebar Rp 2,5 Miliar ke Kelurahan

Mataram - Pemerintah Kota Mataram membagikan dana hibah sebesar Rp 50 juta untuk 50 kelurahan di enam kecamatan. Penyerahan dana hibah itu dilakukan oleh Wali Kota Mataram Ahyar Abduh kepada para lurah. "Hibah ini untuk percepatan pembangunan fisik," katanya.

Pemberian hibah dilakukan untuk ketiga kalinya oleh Pemkot Mataram. Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM--dulu disebut Lingkungan) yang tidak tersedia pada satuan kerja perangkat daerah. Dana hibah ini menjadi motivasi untuk menggerakkan peran serta masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur di kelurahan masing-masing.

Ia mengakui bahwa jumlah hibah yang diberikan memang jauh dari cukup untuk sebuah proses pembangunan. Akan tetapi, hibah ini diharapkan mampu menjadi pemicu semangat, motivasi, dan komitmen bersama dalam upaya percepatan peningkatan pembangunan.

Menurut dia, pembangunan di Kota Mataram tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama semua pihak. BKM diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan hibah yang telah diberikan dengan mengajak partisipasi masyarakat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram Saiful Mukmin mengatakan seluruh anggaran berjumlah Rp 2,5 miliar. "Hibah ini merupakan bantuan berbasis masyarakat," ujarnya.

Hibah diberikan untuk peningkatan kesejahteraan, kemandirian, serta mendorong partisipasi masyarakat sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram. Berbagai program yang telah dilaksanakan kelurahan melalui hibah itu antara lain perbaikan saluran, sumur resapan, air bersih, perbaikan jalan, pembuatan gapura dan fasilitas umum lainnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan bersangkutan.

Selain itu, ada juga program rehab rumah tidak layak huni sebanyak 380 unit, pengadaan gerobak sampah sebanyak delapan unit, serta lainnya yang dikerjakan melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.(metro.co)

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 09:45

Hits: 90

World Bank Bersama PNPM Kunjungi Desa-Desa di Riau

 

PEKANBARU, GORIAU.COM - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan Provinsi Riau, 8 September kemarin mendapat kunjungan World Bank (WO). World Bank ingin melihat sejauh mana perkembangan dan penerapan pelaksanaan program sesuai dengan petunjuk Tekhnis Operasional (PTO), baik dari sisi administrasi maupun fisik. Selama lima hari, tim WO akan mengunjungi sejumlah desa di Provinsi Riau.


Demikian dikatakan Rika Yoez dari bidang informasi, edukasi dan komunikasi PNPM Mandiri Perdesaan, Rabu (10/09/2014). "Ikut pula dalam tim World Bank ini antara lain Dirgen PMD, PSF, konsultan RMC dan NMC Jakarta. Mereka diterima oleh Pejabat Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Indra Mugni mewakili Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau dan akan turun langsung ke 4 kecamatan yakni Kandis dan Sungai Apit di Kabupaten Siak, serta Kecamatan Bantan dan Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis. Mereka akan turun hingga ke desa untuk melihat pemanfaatan program hingga sampai kepada masyarakat," kata Rika.


Dijelaskannya, misi supervisi ini akan dilakukan selama 5 hari. Dan pada Hari Jumat nanti pihak WO akan kembali menyampaikan hasil misi supervise mereka dari lapangan kepada BPM Bangdes Provinsi Riau.


Menurut Herawati, PNPM Suporrt Fasility, misi supervise Tim World Bank ini merupakan kunjungan rutin yang dilakukan selama 6 bulan. Dan kali ini ada 3 provinsi yang dikunjungi, yakni Provinsi Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi ini lebih diprioritaskan kepada Provinsi yang lebih 4 tahun tidak dikunjungi.


Sementara menurut Koordinator Wilayah RMC 1, Ismail Az, Provinsi Riau adalah provinsi terbaik ke dua seluruh Indonesia setelah Jogjakarta, khususnya dalam pengendalian program. (wdu)

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 09:26

Hits: 89