PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Lokakarya Model Linkage DAPM Bagian I: Dari Jawa Tengah untuk Indonesia

Kegiatan Diseminasi dan Lokakarya Model Linkage Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri Se-Jawa Tengah
Semarang, 13-14 Agustus 2014

Jalin Linkage, Masyarakat Miskin ‘Naik Kelas’

Linkage PNPM Mandiri terbentuk dari kebutuhan dua pihak yang bertemu; kebutuhan bank untuk ekspansi pasar  dan kebutuhan BKM/LKM untuk menambah kredit. Kerjasama ini terbangun karena sistem kepercayaan. Bukan hanya layanan kredit perbankan, asuransi dan jasa pembayaran juga bisa menjadi sasaran linkage. Tapi, kemitraan tidak melulu soal mengambil keuntungan materi atau finansial. Linkage dapat menjadi promosi kinerja BKM UPK dalam memperluas jaringan dan kerjasama. 

Salah satu kisah menarik datang dari BKM Ngesti Rahayu, Pati, Jawa Tengah. Kisah berawal dari kebutuhan mencari solusi dana tambahan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang masuk daftar tunggu di UPK. BKM menangkap peluang kredit Dinas Koperasi yang dapat diakses melalui PD BPR BKK Pati Kota. Mereka pun mengajukan kredit dana bergulir yang terealisasi sebesar Rp15 juta dengan bunga  6% per tahun. BKM Ngesti Rahayu menjadi agen pelaksana atau  executor atas dana yang  dikelola dari bank melalui model linkage ini. 

Hasilnya, Ibu Aring pedagang semanggi dan makanan mampu merenovasi tempat dagangannya dan menambah bahan dagangan. Penjualan pun meningkat dari Rp250 ribu menjadi Rp600-750 ribu. 

Resiko pada model linkage ini dibagi 2 yaitu: di bank sebagai pemberi kredit & di BKM/UPK sebagai pengelola/pelaksana kredit (bukan di tangan masyarakat).  Sehingga dalam kasus ini jaminan, diberikan oleh pengurus BKM/UPK.

Dalam kasus Ngesti Rahayu, suku bunga ringan diberlakukan oleh BPR BKK untuk  BKM  (hanya 6% pertahun).  Dari BKM kemudian digulirkan ke peminjam PNPM/masyarakat  “sama” dengan bunga pinjaman dana bergulir  PNPM  (1.5% perbulan atau 9% pertahun). Selisihnya digunakan untuk menambah biaya operasional BKM.  

“BKM Ngesti Rahayu bangun kepercayaan dengan pengembalian pinjaman sebelum tengat waktu pembayaran PD BPR BKK Pati,” ujar pihak Bank Jateng mengapresiasi. 

Berbeda masalah, UPK Kalijambe di Sragen memilih linkage dengan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 dan Asuransi Jiwa Kredit BOSOWA. Berawal dari pengalaman penerima manfaat yang meninggal saat masih meminjam dana bergulir. Ini berisiko tunggakan pinjaman akibat keberatan ahli waris dan kelompok menanggung sisa pinjaman. Dengan linkage ini, asuransi akan melunasi sisa pinjaman ketika ada anggota KSM yang meninggal. Dana amanah pun bisa terus digulirkan. 

LKM Arta Murti, Bantul, DIY turut membagikan kiat linkage dari pengalaman menjalin 13 mitra dari Bank Mandiri hingga LSM seperti Hivos dan Yayasan Griya Mandiri (YGM).  LKM memberikan rekomendasi untuk anggota KSM yang telah ‘naik kelas’ agar bisa mengakses PKBL Bank Mandiri. Hasilnya, sebanyak 11 KSM Desa Trimurti bisa mengakses pinjaman untuk pengembangan usaha.  LKM ini juga telah bermitra dengan DPU untuk pinjaman semen bergulir, peningkatan kualitas rumah sehat bersama YGM, dan pengadaan blue energy untuk perternak sapi bekerja sama dengan Hivos dan Paluma. 

Dari kegiatan ini, Prof. Gunawan dari DEFINIT berharap PNPM mampu memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan keuangan. Tidak hanya kredit, tapi ada simpanan. Melalui linkage, PNPM bisa menggerakkan pendampingan pemerintah, swasta, pengusaha, perguruan tinggi, LSM, dan orang miskin sendiri. Forum lokakarya ini juga bisa menjadi wadah silaturrahmi gerakan nasional pemberdayaan masyarakat. Gerakan ini pun harus didukung pemimpin bersih dari tingkat desa hingga nasional. 

“Gerakan ini dimulai dari Jawa Tengah untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Selamat berjuang!” serunya. (psf)

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 10:12

Hits: 109

5 Kecamatan di Karanganyar Digelontor PNPM Rp 5,2 Miliar

Dok.Timlo.net/ Nanang Rahadian.

Dok.Timlo.net/ Nanang Rahadian.

(Ilustrasi) Penyerahan PNPM

Karanganyar – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan menggelontorkan dana senilai Rp 5,2 miliar untuk lima kecamatan di Karanganyar. Kelima kecamatan tersebut yakni, Colomadu, Tasikmadu, Jaten, Karanganyar dan Kebakkramat. Dana senilai itu 75 persen diarahkan untuk perbaikan rumah tangga perseorangan, meliputi rehab rumah tidak layak huni (RTLH), rehab jamban pribadi, dan pemasangan jaringan listrik rumah tangga.

 

Koordinator Kota (Korkot) PNPM MP Karanganyar, Dade Saripudin mencatat hingga awal Agustus sebanyak 99 unit RTLH, dan 206 jamban pribadi telah selesai direhab. Selain itu, 88 rumah mendapatkan sambungan listrik PLN, dengan stimulan senilai Rp1 juta setiap rumah tangga.

 

“Dari total pendanaan Rp 5,2 miliar, kami telah mencairkan Rp1,92 miliar untuk 31 kelurahan. Rehab RTLH, dan jamban pribadi, maupun penyediaan sambungan listrik yang telah selesai dikerjakan berasal dari 31 kelurahan itu,” terang dia, dijumpai wartawan di kantornya, Kamis (7/8).

 

Dade mengurai setiap RTLH menerima sedikitnya dana senilai Rp5 juta untuk biaya rehab rumah. Rinciannya untuk RTLH kategori berat mendapat Rp10 juta, kategori sedang Rp7,5 juta, dan kategori ringan senilai Rp5 juta.

 

“Di Kecamatan Karanganyar ada empat kelurahan dengan tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen dari total jumlah penduduk. Kebakkramat ada tiga kelurahan, Tasikmadu ada tiga, dan Jaten ada satu kelurahan,” tuturnya.

 

Setiap kelurahan dengan persentase kemiskinan lebih dari 10 persen mendapatkan dana senilai Rp200 juta. Sementara kelurahan dengan persentase kemiskinan di bawah 10 persen menerima gelontoran dana senilai antara Rp75 juta hingga Rp150 juta.

 

“Data tingkat kemiskinan itu kami ambil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS),” imbuh Dade.

 

Dikatakan lebih lanjut, PNPM masih menyisakan 25 persen dana untuk pembangunan fasilitas umum. Kegiatan itu diantaranya perbaikan jalan desa, saluran air, sanitasi massal, maupun pembuatan kandang ternak, dan kolam ikan.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto mengatakan intervensi rehab RTLH tidak hanya berasal dari APBD, maupun bantuan Kementrian. Dana PNPM yang diarahkan untuk itu, menurut dia, merupakan salah satu alternatif menyelesaikan rehab 10.000 RTLH di wilayah Bumi Intanpari.

 

Last Updated on Friday, 29 August 2014 04:22

Hits: 139

Salah Gunakan Dana Desa, Banyak Kades Bisa Masuk Penjara

[JAKARTA] Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) siap membantu melatih perangkat desa, termasuk Kepala Desa (kades) guna mengelola dana desa.

Dalam RAPBN 2015, dana desa baru dianggarkan Rp 9,1 triliun.

"Implementasi UU Desa itu  pengalokasian dananya cukup besar. Bayangkan kalau desa siap, apa yang akan terjadi. Uangnya habis, tapi bermasalah," kata Ketua BPK, Rizal Djalil dalam peluncuran buku "Akuntabilitas Keuangan Daerah" bersama Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri, di Jakarta, Kamis, (28/8).

Menurut Rizal, ada risiko kriminalisasi pada pengelola dana desa. Apalagi penyiapan kualitas SDM tidak terlihat serius digarap pemerintah daerah.

Besarnya alokasi dana bantuan pusat kepada daerah itu bahkan kini jadi incaran pemburu rente.

"Sampai ada lelucon caleg yang gagal sekarang ramai-ramai mendaftar jadi kades karena dananya lebih jelas," kata Rizal.

Oleh karena itu, kata Rizal, pemerintah pusat  perlu memikirkan bagaimana langkah menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Intinya, BPK siap membantu pemerintah. Jadi tidak hanya BPKP saja yang bekerja. Dengan begitu, maka implementasi dana desa bisa tercapai," terangnya.

Lebih jauh Rizal meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menyiapkan sejumlah aturan. Setidaknya dalam jangka pendek ini melakukan langkah sosialisasi dulu. Meski begitu, katanya, hal ini belumlah cukup.

"Jadi para kades harusnya sudah mulai dikumpulkan dari sekarang," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri mengaku pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama membekali kemampuan mengelola anggaran para pamong desa.

"Saya kira jangan hanya fokus pada euforia alokasi anggaran besar untuk pedesaan. Tapi kapasitas SDM ini yang membutuhkan proses gradual, kualitas SDM juga harus ditingkatkan," ujarnya

Kemenkeu menyebut angka itu sangat mungkin diutak-atik. Bahkan kalau perlu mendekati amanat undang-undang, yakni 10 persen di luar dana transfer daerah. Dana Rp 9,1 triliun yang dianggarkan buat tahun depan itu diambilkan dari porsi PNPM Mandiri selama ini.

Yang jelas Chatib mengingatkan kalau pengelola uang Rp 1 miliar untuk tiap desa itu tidak mengerti pembukuan dan prinsip akuntansi, maka pengelola keuangan desa rentan dikriminalisasi.

"Mungkin tidak ada maksud fraud, kasihan saudara-saudara kita kalau disalahkan karena ketidaktahuan," paparnya

Disisi lain, Dosen FEUI ini mengaku cemas, karena dari 57 kabupaten dan kota hasil pemekaran, hanya 4 daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Bayangkan, untuk daerah otonom mayoritas belum baik laporan keuangannya. Kita saja di pusat masih sering keliru." katanya. [suarapembaruan]

Last Updated on Friday, 29 August 2014 03:30

Hits: 144

97 Desa dan Kelurahan di Inhu Terima Dana PNPM Intergrasi Rp 18 Miliar

 

Sebanyak 97 desa dan kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Intergrasi SPP-SPPN tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 18 Miliar. Rp 15 Miliar bersumber dari APBD Inhu dan Rp 3 Miliar bersumber dari APBN.
 

“ Dana Rp 15 Miliar dari APBD Inhu itu merupakan salah satu komitmen dan perhatian Bupati Inhu, Yopi Arianto dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pembangunan di pelosok Desa dan kelurahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemaspemdes) Inhu, Suratman didampingi Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Herlina, Senin (11/8/2014) di kantornya.


Diterangkannya, dana ini akan diperuntukan untuk berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum berupa pembangunan drainase, rabat beton, turap, pengerasan jalan desa, los pasar, jembatan dan Box Culvert yang berada di 49 desa dan kelurahan.


Tidak hanya itu, dana tersebut juga akan diperuntukan Untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya pembangunan PDTA, gedung sekolah dan pengadaan mobiler SD tertinggal yang ada di 9 desa. Selain itu, juga untuk pemberian bea siswa dan pembayaran honor guru dan pelatihan menjahit pada 15 desa. Untuk sarana dan prasana kesehatan akan dibangun sumur bor dan sumur gali yang ada di 4 desa.


Sedangkan untuk sektor ekonomi akan gigulirkan di 12 desa dengan pola simpan pinjam khusus perempuan. Sedangkan untuk kegiatan sosial budaya, diperuntukan untuk 8 desa guna pembangunan pos kamling, balai pertemuan dan pembangunan gedung serbaguna. pengerjaan dan pengawasan kegian tersebut diserahkan sepenuhnya pada masyarakat setempat, Bapemaspemdes hanya menempatkan fasilitator saja, pungkas Suratman. (goriau)

Last Updated on Friday, 29 August 2014 04:11

Hits: 171

Bupati Wardan Harapkan Sinergi dan Keselarasan PNPM-MPd

TEMBILAHAN-Bupati Inhil, HM Wardan mengharapkan adanya sinergi dan keselarasan terhadap visi dan misi serta program-program dari pusat dengan program yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga desa.

Pernyataan ini disampaikan beliau saat membuka Rapat Koordinasi Kabupaten Inhil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tahun 2014, Kamis (28/8/14).

"Diharapkan, melalui Rapat Koordinasi ini tentunya ada sesuatu hal yang harus dikoordinasikan dan disinkronkan,Salah satu tujuannya adalah untuk mensinergikan dan menselaraskan terhadap visi dan misi serta program-program dari pusat dengan program yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga desa," ungkapnya.

Lanjutnya, kegiatan ini sangat penting, beliau tidak mau hanya sekedar seremonial saja.Melalui Rakor ini kita dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini dan diharapkan kepada semua pihak terkait untuk selalu mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

"Saya mengintruksikan, agar camat di lokasi pelaksanaan PNPM-Mpd untuk terus melakukan pembinaan dan mendukung semua kegiatan PNPM-MPd ini, demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd di Kabupaten Inhil," imbaunya.

Agar seluruh Kepala Desa, Lurah memantau semua kegiatan dan menjaga serta memilihara kegiatan-kegiatan yang sudah dibangun dari PNPM-MPd sehingga tidak membangun hal yang sama secara berulang-ulang, PJOK, BKAD, UPK dan pelaku di kecamatan secara pro aktif memberikan penguatan kepada pelaku-pelaku didesa. Dan kepala dinas instansi terkait yang telah mendapat pembangunan melalui program PNPM agar dimanfaatkan secara maksimal.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil menyebutkan, peserta Rakor berjumlah 200 orang terdiri dari Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, PJOK dan Kepala Desa, Lurah di lokasi PNPM, Fasilitator Pemberdayaan dan teknik kecamatan, BKAD, UPK dan pendamping lokal.

"Hasil dari rakor PNPM ini diharapkan dapat mensinergikan persepsi atas visi dan misi terkait arah kebijakan pemerintah pusat serta didapatkannya masukan dari pelaku-pelaku PNPM terkait isu-isu strategis pemberdayaan masyarakat dan desa," ujanya.

serta mengetahui dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di pedesaan, pemerintah melakukan langkah-langkah pengintegrasian dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat kedalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaa (riauterkini).

Last Updated on Friday, 29 August 2014 03:26

Hits: 147