PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Bupati Inhil Berikan Piagam Penghargaan kepada 7 Mantan BKAD

 

Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memberikan piagam penghargaan kepada mantan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dari 7 kecamatan yang ada di Inhil, Kamis (28/8/2014) di Gedung Puri Cendana Tembilahan.

Pemberian piagam penghargaan ini sekaligus dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten,Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM, MPd) yang diikuti oleh 200 pengurus PNPM di seluruh Kabupaten Inhil.

Rakor yang ditaja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ini, dikatakan Kepala BPMPD adalah untuk mensinegrikan visi dan misi Pemerintah Pusat terkait isu-isu strategis masyrakat di desa dan kelurahan di Inhil.

Senada dengan hal itu, Bupati Inhil, HM Wardan mengintruksikan kepada seluruh peserta Rakor untuk tidak hanya mengikuti kegiatan seremonial saja. ''Rapat koordinasi tentunya ada sesuatu hal yang harus di koordinasi dan sinkronkan jadi bukan hanya setelah pembukaan acara langsung selesai,'' kata Bupati.

Sesuai juga denga tujuan Rakor yaitu untuk mensinegrikan, menselaraskan terhadap visi misi dan program-program dari pusat dengan program yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten hingga desa maka dikatakan Bupati sangat penting diikuti dengan seksama dan sebaik-baiknya.


''Saya ingin pada kegiatan ini nantinya menghasilkan satu target tentang apa yang harus kita capai dalam program PNPM ini,'' ujar HM Wardan.(goriau)

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 09:53

Hits: 95

Proyek PNPM di Wulandoni Dihentikan

 Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur saat melayat jenazah Korinus Lanang Manuk, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, Minggu (17/8/2014) malam. Korinus merupakan korban yang tewas akibat saling serang antardesa di Wulandoni, Kecamatan Wulandoni, Sabtu (17/8/2014) sore

Proyek pembangunan talud pengaman pantai yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Wulandoni, dihentikan tanpa batas waktu.

Penghentian pengerjaan proyek itu karena menjadi salah satu sumber pemicu perkelahian antarwarga Desa Pantai Harapan dan Wulandoni,  Minggu (17/8/2014) siang, menewaskan  Korinus Lanang Manuk dan beberapa warga lainnya menderita luka berat.

Kepada Pos Kupang di Lewoleba, Jumat (22/8/2014) pagi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lembata, Said Kopong, mengatakan  pengerjaan talud pengaman pantai itu sesungguhnya berdasarkan rencana program Desa Pantai Harapan sejak tahun 2013 lalu.

Dalam rencana pembangunan itu, katanya, PNPM mendanai pengerjaan talud  sepanjang 600 meter dengan dana Rp 416.160.000. Pengerjaannya semata-mata untuk menahan abrasi pantai yang terjadi di wilayah selatan Lembata, khususnya pada dua desa di Kecamatan Wulandoni tersebut.

Akan tetapi, kata Said Kopong, mengingat item pekerjaan tersebut telah menimbulkan malapetaka, untuk sementara pekerjaannya dihentikan. Penghentian itu tanpa batas waktu atau disesuaikan dengan keadaan lapangan.

Sambil menunggu suasana kondusif, katanya, ia akan melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) guna membahas kelanjutan pengerjaan talud tersebut. Musyawarah khusus itu  dilakukan secepatnya sehingga proyek PNPM itu dapat dilanjutkan kembali.

Jika tidak, lanjut Said Kopong, proyeknya bisa dihentikan secara total. Dan, bila itu terjadi, maka yang rugi adalah masyarakat dan daerah. Dengan demikian, solusi yang harus diambil,  yaitu segera menggelar musyawarah khusus. Musyawarah itu amat menentukan nasib talud tersebut, apakah dilanjutkan kembali atau dihentikan dan dialihkan ke tempat lain.

Ketika ditanya tentang perencanaan awal proyek itu hingga menjadi sumber musibah bagi warga dua desa, Said Kopong mengatakan, perencanaan pembangunan itu dilakukan oleh warga Desa Pantai Harapan tanpa melibatkan warga Desa Wulandoni.

Saat perencanaan itu, lanjut dia, disepakati pembangunan talud tersebut sepanjang 600 meter. Ketika itu belum diketahui apakah pada tahap pelaksanaannya, pengerjaan talud itu mencaplok wilayah Desa Wulandoni atau tidak.

Pasalnya, ungkap Said Kopong, berdasarkan tutur masyarakat Desa Pantai Harapan, batas desa yang bermasalah itu masih masuk dalam wilayah desa tersebut. Sedangkan oleh masyarakat Desa Wulandoni, lokasi itu merupakan bagian dari wilayah Desa Wulandoni.

Mengingat persoalan itu sudah terjadi, lanjut Said Kopong, maka yang dibutuhkan sekarang adalah upaya rekonsiliasi. Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, S.T telah memimpin langsung upaya rekonsiliasi tersebut. Saat ini, katanya, upaya pemulihan dilakukan sangat maksimal. Karena itu ia optimis keadaan di Wulandoni dan sekitarnya  akan pulih seperti sedia kala. Apabila kondisi sudah normal, maka musyawarah khusus antar desa itu segera dilakukan, untuk membicarakan pembangunan talud pengaman pantai tersebut.

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 09:20

Hits: 132

Kasus PNPM TTU, Ada Peminjam Tidak Setor ke Terdakwa

Banyak peminjam dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) tidak menyetor kembali melalui  terdakwa Hildegunde Selvianie Moru Lau, namun ada juga yang menyetor ke bendahara, lurah dan kepala  dusun.

Para saksi menyampaikan hal ini dalam sidang lanjutan kasus dana PNPM TTU di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (27/8/2014).

Sidang dipimpin Majelis Hakim,  Khairulludin, S.H, M.H, dengan anggota Agus Komarudin, S.H dan Jult Lumban Gaol, Ak. JPU, Dany Salmon, S.H dan Gatot, S.H. Hildegunde Selvianie Moru Lau didampingi Penasehat Hukumnya, Yoseph S. Elu S.H.

Terdakwa adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bikomi Selatan, TTU.

Sementara saksi yang diperiksa adalah para ketua kelompok SPP yang berasal dari Kecamatan Bikomi Selatan, TTU.
Beberapa saksi seperti  Ketua Kelompok SPP Melati 2, Magdalena, Ketua Kelompok SPP Asoka, Imaculata Salem mengatakan, mereka meminjam uang untuk keperluan kelompok SPP dan saat pengembalian ada yang mengembalikan kepada terdakwa dan ada juga kepada Bendahara UPK, Lusia Fatimah Ulan.

Bahkan ada juga yang menyetor dana kredit ke lurah dan juga kepala dusun.

Sementara ada enam kelompok SPP yang menyetor ke bank seperti kelompok SPP Tafnekan, Asoka, Melati 2, dan Kelompok SPP Feu.

Beberapa saksi juga mengakui tidak mengetahui apakah ada rapat dalam pemberian dana kepada kelompok. Dan ada juga meminjam dana itu dengan jaminan sertifikat tanah.

Mereka selaku ketua kelompok rata-rat meminjam pada tahun 2011 dan ada yang telah melunasi dan ada yang masih menunggak.

Untuk diketahui, Hilda adalah terdakwa kasus dugaan korupsi uang pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang bersumber dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di TTU tahun anggaran 2011 sampai 2012.

Dalam kasus ini negara dirugikan Rp 321.083.325. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang  (UU) No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 08:00

Hits: 113

Koruptor PNPM Mojosongo Dihukum 2 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman in absentia dua tahun penjara terhadap buron kasus korupsi, Abdurohim.

Abdurohim, terdakwa kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) 2011-2013 senilai Rp1,2 miliar pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mojosongo, Boyolali.

 

Vonis hukuman dibacakan ketua majelis Erintuah Damanik dengan hakim anggota Hastopo dan Sininta Sibarani pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (25/8/2014).

Pembacaan putusan ini dilakukan secara in absentia atau tidak dihadiri terdakwa Abdurohim, karena keberadaannya tidak diketahui dan masih menjadi buron kejaksaan.

“Menjatuhkan hukuman in absentia kepada terdakwa Abdurohim pidana penjara dua tahun dan denda uang senilai Rp50 juta subsidair enam bulan kurungan penjara,” kata Erintuah.(solopos)

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 08:31

Hits: 97

Realisasi Program PNPM Terkendala Administrasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2014 masih menyisakan 20 desa di Karanganyar yang belum tersentuh bantuan. Proses administrasi yang berbelit menyulitkan percepatan program tersebut.

“Untuk tahun 2014, anggaran baru sebagian cair. Yakni di 31 desa dari total 51 desa/kelurahan di Karanganyar. Ini gara-gara perubahan SK (surat keputusan) Satuan Kerja dari tingkat pusat yang membidangi proyek PNPM,” kata Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan, Dade Saripudin kepada KRjogja.com, Jumat (01/08/2014).

Dari total pendanaan Rp 5,2 miliar, PNPM telah mencairkan Rp 1,92 miliar dana tersebut untuk 31 desa. Sedangkan pencairan sisa dana menunggu kebijakan pemerintah pusat sambil menunggu penyelesaian mekanisme pertanggungjawaban penerima bantuan dari kelompok 31 desa.

Proyek yang berjalan sejak April lalu menyasar kegiatan yang dikerjasamakan dengan Pemkab, misalnya rehab rumah tidak layak huni (RTLH), pembuatan jamban dan pembukaan jaringan listrik yang masuk program pendukung infrastruktur dasar. Program ini disandingkan dengan pendukung infrastruktur sosial yang bertujuan mengembangkan usaha mandiri masyarakat.

Ditanya kapan dana 20 desa cair, Dade tidak mengetahui secara pasti. Namun pada prinsipnya, administrasi beres pada program awal merupakan syarat mutlak keberlanjutan program. “Ditarget, Agustus ini selesai sehingga diharapkan sisa dana bisa dicairkan kembali. Ini terlepas dari problem SK Satker,” terang dia.

Dade memastikan manajemen pengelolaan dana PNPM di 20 desa siap, meski dana belum cair. Di tiap desa, PNPM membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menyusun rencana penggunaan dana di wilayahnya. “Ketika SK Satker sudah diterbitkan pusat, akan langsung dikerjakan. Tapi memang syarat utama harus menyelesaikan program tahap sebelumnya,” kata dia.

Diceritakannya, KSM di Kelurahan Lalung tengah mengerjakan rehab empat rumah tidak layak huni bersumber dana PNPM. KSM di Desa Lalung merupakan salah satu kelompok dampingan PNPM yang mengebut realisasi sebelum Agustus(krjogja)

Last Updated on Thursday, 28 August 2014 07:42

Hits: 108