PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

PNPM Akan Bedah 800 Rumah

Bandung, Sebanyak 800 unit rumah tidak layak huni akan dibedah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada 2014 ini. Untuk setiap rumah yang akan dibedah, dianggarkan dana sebesar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, dengan total anggaran sekitar Rp 28,6 miliar lebih.

"Mayoritas rumah tidak layak huni ada di kawasan Kec. Babakan Ciparay, dan beberapa kawasan padat penduduk. Sementara tahun ini, mayoritas rumah yang mendapat bantuan berada di Kec. Regol, sekitar 40 unit," ujar Koordinator Kota Konsultan PNPM Mandiri, Euis Supriati di Balai Kota Bandung, Jumat (19/9).

Dikatakan Euis, anggaran yang disediakan bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung. Pemkot Bandung mengalokasikan dana APBD sekitar Rp 11,1 miliar, sementara pemerintah pusat mengalokasikan sebesar Rp 12,329 miliar, dan Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 5,250 miliar.(www.klik-galamedia.com)

"Jadi, selain dana dari APBD Kota Bandung, kita juga mendapat bantuan daari APBD provinsi dan APBN," ujarnya.

Saat ini, kata Euis, sebenarnya ada sekitar 14.000 unit rumah yang belum layak huni. Namun belum semua bisa terselesaikan tahun ini. Karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Sedangkan mekanismenya, bantuan berupa uang diberikan kepada pemenang logistik di masing-masing kelompok.

Selanjutnya, kelompok menyuplai dan membelanjakan uang tersebut. "Tapi pihak penerima bantuan tahu akan dibelikan apa saja uang tersebut," katanya.

2013 selesai

Sementara itu, untuk kegiatan bedah rumah 2013, menurut Euis, semua sudah selesai dilaksanakan. Sekarang tinggal membuat laporan pertanggungjawabannya. "Bedah rumah tahun ini akan dilaksanakan pada Oktober untuk tahap 1 dan November untuk tahap 2," tambahnya.

Selain bantuan untuk bedah rumah, ada juga bantuan ekonomi, berupa pinjaman kepada kelompok masyarakat yang memohon bantuan. Namun, bantuan ini harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan.

Selain bedah rumah, PNPM juga dialokasikan untuk memperbaiki jalan dan infrastruktur lingkungan, serta berbagai macam kegiatan, yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan.

Last Updated on Monday, 22 September 2014 04:22

Hits: 341

DPRD Kabupaten Semarang Gelar Rapat Paripurna Hari Minggu

UNGARAN - Pertama kali dalam sejarah, DPRD Kabupaten Semarang menggelar rapat paripurna pada hari Minggu.

Kejadian tersebut berlangsung pada Minggu (21/9/2014), ketika para anggota legislatif ini menyetujui Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.

“Ada tiga agenda yang harus segera dilaksanakan, yakni pembahasan APBD Perubahan 2014, perda tentang desa, dan pembahasan anggaran tahun 2015. Kita berkejaran dengan waktu,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, Minggu.

KUA/PPAS, sebut Bambang, mencakup persetujuan terhadap alokasi anggaran Rp2 miliar untuk mendukung PNPM Mandiri Perdesaan di 16 kecamatan. Kebijakan ini menyusul alokasi sebesar 11,8 persen dari pemerintah pusat untuk program itu.

Selain itu, KUA/PPAS membahas pula soal alokasi anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemkab Semarang sebesar Rp5,9 Miliar.

Menurut Bambang, ketiga agenda pembahasan anggaran itu harus dikejar pelaksanaannya dalam tiga bulan mendatang, agar roda pembangunan di wilayah ini tetap berjalan. Khusus pembahasan APBD Perubahan 2014 sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2014.

"Semisal kalau sampai November, jelas Perubahan tidak bisa dilaksanakan mengingat cut off (tutup buku anggaran) tanggal 27 Desember. Karena itu kami dengan eksekutif bekerja keras untuk ini,” kata Bambang.

Menurut Bambang, mepetnya waktu ini juga merupakan alasan DPRD Kabupaten Semarang menuntaskan pekerjaan internal langsung seusai pengambilan sumpah Pimpinan DPRD pada 16 September 2014.

Pekerjaan internal yang dimaksudkan Bambang adalah pembentukan alat kelengkapan DPRD, seperti Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Legislasi.

“Karena tanpa alat kelengkapan dewan, kami tidak bisa mengagendakan pembahasan anggaran maupun perda dengan pihak eksekutif," ujar dia.(TRIBUNNEWS.COM)

Last Updated on Monday, 22 September 2014 04:02

Hits: 213

Gua Jepang Perlu Penataan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung diminta segera menata Gua Jepang di kawasan Bukit Sadu, Kecamatan Soreang. Hal ini perlu dilakukan bila Gua Jepang akan dijadikan kawasan wisata baru di Kabupaten Bandung.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan dinas terkait. Karena untuk penataan ke arah pariwisata, ya tentunya harus dilakukan oleh dinas terkait," ungkap Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Dedi Sutardi di kantornya, Kamis (11/9).

Untuk masalah kepurbakalaan, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan penataan dan penelitian, bahkan hasilnya sudah diketahui. Ke depan, pihaknya akan melakukan penataan kembali terkait masalah sejarah dan kepurbakalaannya.

"Wewenang kita hanya menata bidang kepurbakalaan dan kesejarahannya sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010," katanya.

Dedi menambahkan, akses ke Gua Jepang tersebut dibangun menggunakan paving block melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 2014. Jika ke depan akan dijadikan objek wisata, lanjutnya, tentu harus dibuatkan lapangan parkir atau terminal untuk kendaraan.

"Sebaiknya kawasan Gua Jepang ini dijadikan kawasan wisata sejarah dan jogging track. Sehingga penatannya harus diupayakan secara alami, di mana bagian bukit Sadu harusnya dihijaukan dengan tanaman keras," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemuda Olaharaga dan Pariwisata, Akhmad Djohara saat hendak dikonfirmasi tidak berada di ruang kerjanya(klik-galamedia.com)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:05

Hits: 220

SBY Sinergikan Rancangan APBN 2015 dengan Program Jokowi-JK

Jakarta- Sebagai tanda kick off transisi kedua pemerintahan Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Adapun hasil dari pertemuan tersebut yaitu mensinergikan program pemerintahan periode sekarang dan era pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintahan SBY telah menyiapkan usulan program alternatif yang akan mengakomodir program pemerintahan Jokowi-JK. Program yang dimaksud antara lain yaitu mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat. Termasuk program masyarakat pedesaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang produktif. Usulan ini akan dibahas dan disetujui untuk dimasukkan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Selain itu, pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana menambah anggaran pendidikan di pemerintah pusat hingga Rp 10 triliun tahun depan. Menurut Arif Budimanta, Tim ekonomi Jokowi-JK, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk program wajib belajar 12 tahun yang akan masuk dalam Rancangan APBN 2015.

Arif mengatakan, anggaran pendidikan di pemerintahan pusat tersebut sudah termasuk bagian dari program kartu Indonesia Pintar.

Hal serupa dituturkan oleh Armida Alisjahbana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurutnya, program-program usulan Presiden Jokowi seperti dana desa akan disinergikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) era Presiden SBY. Termasuk juga program Kartu Indonesia Pintar.

Menurut Armida program-program tersebut akan dibicarakan pada level rapat panitia kerja (panja) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Di rapat inilah, program usulan pemerintahan saat ini akan digali secara mendalam untuk selanjutnya disinergikan dengan program usulan Presiden berikutnya (Jokowi).

“Kami sendiri sudah memetakan untuk dipersandingkan. Jadi begitu rapat panja, panja sudah clear. Apabila disetujui untuk diakomodasi, kuncinya rapat fraksi, Kalau fraksi setuju Indonesia Pintar, kita buat persandingannya,” jelas Armida.(pewartaekbis.com)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 06:08

Hits: 279

Dugaan Korupsi PNPM Liktim Masuk Tahap Penyidikan

MINUT, oke – Penyidikan kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sementara dilakukan pihak Kejari Airmadidi.

“Beberapa saksi telah kami periksa, selanjutnya akan bergilir dari pelaku PNPM kabupaten sampai perdesaan,” ungkap Kajari Airmadidi Irvan Samosir, melalui Kasi Intel Bobby Selang, Senin (29/4) siang.

Diakuinya, pihak kejari sudah mengantongi seorang tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian uang negara hampir Rp 500 juta itu.

“Tersangkanya mengarah ke fasilitator teknik, dengan inisal NS, namun tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya,” ungkap Selang.

Diketahui, PNPM MP Kecamatan Likupang Timur mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, hampir Rp 3 miliar.(obi)

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 04:22

Hits: 219