PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

PNPM Gelar Pelatihan Giling Rempah

Selasa, 4 Februari 2014

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS -  Tim Pengelola Kegiatan PNPM Desa Penjajab menyelenggarakan pelatihan penggilingan rempah dan obras pakaian di Desa Penjajab. Pelatihan itu akan dilaksanakan selama tiga hari dengan melibatkan 100 ibu rumah tangga warga desa setempat, Selasa (4/2/2014).

“Kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi kaum ibu agar dapat bermanfaat dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka nantinya,” ujar Sunarko, ketua TPK PNPM Desa Penjajab kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa (4/2/2014).

Menurutnya peserta kegiatan merupakan anggota kelompok simpan pinjam PNPM. “Jadi ketika ada modal usaha, mereka sudah memiliki keterampilan untuk berusaha dari pelatihan yang diberikan,” katanya.

“Ketika memberikan pelatihan juga disesuaikan dengan kondisi para ibu di lapangan, sehingga keterampilan yang mereka dapatkan bisa diterapkan langsung di tempat mereka masing-masing,” ujarnya.

Penulis: Suhendra Yusri

Editor: Jamadin

Sumber : http://pontianak.tribunnews.com/

Last Updated on Thursday, 06 February 2014 07:39

Hits: 316

34 Kube di Minsel Belajar Kelola Dana PNPM

AMURANG - Sebanyak 34 kelompok usaha bersama (Kube) PNPM Mandiri berkumpul di MCM Hotel and Resort, Amurang untuk mengkiti pelatihan, Kamis (30/1).

34 kelompok itu berasal dari 17 kecamatan yang berada di Minahasa Selatan (Minsel). "Kelompok-kelompok tersebut, ada yang sudah dan sementara menerima dana PNPM, namun ada yang baru akan menerima," ujar John Sorongan, Ketua Pokja PNPM Minsel.

Untuk itu, sebelum menerima mereka diberikan pelatihan bagaimana cara mengelola dana yang diberikan kepada mereka, yaitu bagaimana menggunakan, manajemennya dan mengembalikan dana tersebut. "Dana yang mereka peroleh cukup besar, makanya harus dilatih terlebih dahulu, dan diarahkan, apa yang akan mereka olah nantinya, menggunakan dana tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan, besaran dana cukup bervariatif, sesuai dengan kebutuhan kelompok, setelah itu dilakukan verifikasi, sebelum disalurkan dananya. "Macam-macam usaha yang mereka buat, seperti salon, pembuatan roti, dan jenis usaha lain, yang bisa dikelola oleh kelompok tersebut," ujarnya.

Untuk pelatihan kali ini, PNPM Minsel, menggunakan motivator lokal, yang berkompeten. "Ini pelatihnya dari Tumpaan dan sudah berkompeten sesuai dengan aturannya seperti itu," ujarnya. Ia menambahkan, untuk Minsel pada tahun 2014 ini, mendapatkan dana PNPM sekitar Rp 17 miliar. "Sama seperti tahun sebelumnya, mudah-mudahan, ada dana tambahan," jelasnya.

Namun pengurus PNPM lainnya, Ventje Mangindaan mengatakan, bahwa kegiatan PNPM ini, memang sangat baik, mengembangkan Minsel dari UKM, namun sayangnya tidak didukung penuh oleh BPMD. "Buktinya, kegiatan seperti ini saja, dan BPMD Minsel tidak hadir, minimal untuk membuka kegiatan, walau bagaimanapun juga, ini adalah bidang mereka," jelas dia. *

Sumber : http://www.manadokota.com/

Last Updated on Monday, 03 February 2014 07:44

Hits: 306

Kejari Tetapkan Mantan Kepala UPK PNPM Malili Sebagai Tersangka

30 Januari 2014

Kejaksaan Negeri (Kejari) Malili akhirnya menetapkan mantan kepala Unit pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili, Efendi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana PNPM Mandiri Pedesaan.

Penetapan Efendi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana PNPM-MP pedesaan ini sejak bulan Agustus 2013 lalu. Informasi yang dihimpun, dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan senilai Rp809 juta.

Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Malili, Alfian Bombing yang ditemui diruang kerjanya, Rabu (29/01/14) kemarin membenarkan adanya hasil audit dari BPK terkait kasus dugaan korupsi PNPM-MP pedesaan senilai Rp809 juta. Sementara mantan UPK PNPM-MP ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2013 lalu.

“Efendi sudah lama ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari hasil audit BPK beberapa hari yang lalu jika jumlah kerugian Negara senilai Rp809 juta,” ungkap Alfian.

Alfian menambahkan, langkah yang ditempuh saat ini oleh pihak Kejaksaan adalah kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk melakukan pemberkasan dan penyitaan.

“Dalam dekat ini kami akan memanggil kembali saksi-saksi untuk dilakukan pemberkasan dan penyitaan,” ungkap Alfian.

Sebelumnya, kepala UPK PNPM-MP Malili, Efendi diduga telah menyelewengkan dana PNPM senilai Rp800 juta sejak tahun 2007-2012 lalu. (*)

Alpian Alwi

Sumber : http://redaksi.luwuraya.com/

Last Updated on Thursday, 30 January 2014 02:42

Hits: 469

Warga Miskin di Aceh Besar Kebagian Dana Surplus PNPM

30 Januari 2014

ACEH INDEPENDENT- Dana surplus PNPM Aceh Besar yang dibagikan itu berjumlah Rp1,562 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 452,6 juta dibagikan untuk masyarakat miskin. Sisanya Rp152,6 juta diberikan kepada lembaga, Rp74,1 juta dialokasikan sebagai bonus bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Rp883,7 juta sebagai tambahan modal.

Penyerahan dana surplus dilakukan Sekretaris Daerah Aceh Besar, Jailani Ahmad pada peresmian Kantor UPK Kecamatan Lhoknga, Kamis, 30 Januari 2014. Ia merincikan, hingga akhir tahun 2013 total dana yang dikelola oleh 22 kecamatan di Aceh Besar mencapai Rp 50,2 miliar. Dengan tingkat pengembalian rata-rata per bulan 96,50 persen. Sementara jumlah anggota yang dilayani 12.661 orang yang tergabung dalam 1.391 kelompok yang tersebar di berbagai kecamatan.

Fasilitator Keuangan (Faskeu) PNPM MPd Aceh Besar, Mahdi Jamil menyebutkan selama tahun 2013 pendapatan yang diterima UPK di kabupaten ini mencapai Rp 6,57 miliar. Dengan total pembiayaan yang dialokasikan bagi operasional UPK sebanyak 30 persen.

“Apa yang telah dicapai oleh UPK di Aceh Besar layak diapresiasi. Dimana pengurus UPK seluruhnya merupakah pilihan masyarakat yang dipilih melalui proses musyawarah antar desa. Sementara kami para fasilitator hanya berfungsi memfasilitasi terlaksananya seluruh tugas dari pengurus UPK,” kata Mahdi Jamil.

Laba yang dicatatkan oleh seluruh UPK di 22 kecamatan tersebut diakui Mahdi Jamil berasal dari jasa yang dihimpun melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Terutama pasca digulirkannya SPP berpola syariah di sejumlah kecamatan di Aceh Besar.

“SPP Syariah ini menjadi strategi yang digulirkan sebagai bentuk kearifan lokal Aceh sebagai negeri syariat. Berbeda dengan pola SPP yang digulirkan di propinsi lain,” pungkasnya.

Selain melakukan pembagian dana surplus, pada rangkaian kegiatan PNPM MPd berbagi IV juga dilakukan penandatanganan prasasti kantor UPK Lhoknga yang baru selesai dibangun. Pemerintah Propinsi Aceh mengalokasikan Rp 155 juta untuk pembangunannya. Selain Lhoknga, di tahun 2013 juga dialokasikan pembangunan tiga kantor UPK lainnya seperti Montasik, Indra Puri dan Suka Makmur.[rls]

Sumber : http://www.acehindependent.com/

Last Updated on Monday, 03 February 2014 07:33

Hits: 368

Tahun 2013, PNPM MPd Bangun 83 Gedung Pendidikan

Posted by: Putra  in Nasional, Riau Region

Pekanbaru- Dalam tahun anggaran 2013, Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Riau, telah membangun 83 gedung pendidikan. Rinciannya, taman kanak-kanak (TK) sebanyak 22 gedung, PAUD sebanyak 26 gedung, SD/ Ibtidaiyah 31 gedung dan SMP atau Tsanawiyah 4 gedung.

Selain pembangunan fisik, bantuan penunjang kegiatan sarana dan prasarana juga diberikan seperti, seragam sekolah, beasiswa, insentif guru honor, pelatihan pendidikan, mebel sekolah dan lainnya.

Program PNPM MPd untuk pembangunan sarana pendidikan

Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau, H Daswanto mengatakan, ada Rp 22 miliar lebih anggaran yang dikucurkan untuk pendidikan. Anggaran ini merupakan  anggaran dari APBN dan APBD. Bahkan selain anggaran dari pemerintah, masyarakat juga ikut berpartisipasi memberikan bantuan secara swasdaya berupa tanah tempat bangunan  yang nominalnya sekitar Rp 150 juta plus tenaga pengawas dalam proses pembangunan.

“Program ini merupakan usulan warga desa sendiri, kemudian ditentukan oleh warga masyarakat melalui musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Mereka jugalah yang menentukan skala prioritas sehingga pembangunan ini diluluskan dalam usulan di tahun 2013,” tutur Daswanto baru-baru ini.

Antusias masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mulai kelihatan dengan kepedulian mereka terhadap pendidikan anak-anak mereka. Sehingga hal ini terungkap lewat usulan mereka untuk membangun gedung sekolah melalui program PNPM MPd.

Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan bagi anak-anak tampaknya mulai menunjukan angka yang positif. Di tahun 2012 saja, pembangunan gedung sekolah juga menunjukan angka yang cukup signifikan yakni 107 gedung sekolah dengan nominal Rp 22 miliar lebih.

Tahun 2011 sebanyak 88 gedung dengan nominal Rp 15 miliar lebih. Tahun 2010 sebanyak 106 gedung sekolah dengan nominal Rp 18 miliar lebih. Tahun 2009 pembangunan gedung sebanyak 87 gedung dengan dana Rp 14 miliar, dan ditahun 2008 sebanyak 95 dengan nilai nominal sekitar Rp 16 miliar.

Dan bila dihitung-hitung, harusnya tidak ada lagi anak-anak desa yang tidak mengecap pendidikan. Karena pembangunan gedung sekolah sebenarnya sudah dilakukan sejak PNPM Mandiri perdesaan berdiri.

Rata rata pembangunan gedung yang dibuat adalah untuk kebutuhan sekolah yang paling dasar hingga usia wajib belajar. Gedung yang paling banyak dibangun adalah gedung PAUD, kemudian gedung MDA, SD dan SMP.

Sumber : http://berkabar.com/

Last Updated on Thursday, 16 January 2014 13:32

Hits: 506