PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

PNPM Integrasi Latih UPK dan TPK Karimun

Rabu, 26-12-2012 | 12:05 WIB

KARIMUN, batamtoday - PNPM integrasi mengadakan pelatihan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Tim Pengelola kegiatan (TPK) se Kabupaten Karimun. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meberikan pemahaman dasar, informasi serta strategi pendampingan kepada para UPK, TPK serta relawan, dalam usaha penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Kepada batamtoday, Rabu (26/12/2012) Ketua Panitia Pelatihan, Suratno mengatakan bahwa program PNPM Integrasi ini merupakan program yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM ke dalam pola reguler. 

Program tersebut diharapkan mampu mendorong penyelarasan perencanaan teknokrasi, politis maupun partisipatif. Sehingga kedepannya program tersebut mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Di Karimun, program PNPM Integrasi ini sudah ada sejak 2011 lalu. Sedangkan program itu sendiri mengintegritaskan 2 program sekaligus, yakni PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan," terangnya di Wisma Karimun.

Dijelaskan, khusus wilayah PNPM Mandiri Perkotaan pada 2011 lalu terdapat 11 Kelurahan/ Desa yang mendapatkan Program PNPM Integrasi. Sedangkan di tahun 2012, ada 12 Kelurahan/ Desa yang mendapatkannya dan tersebar di Kecamatan Karimun, Meral, Tebing serta Buru.

Tentunya katanya lagi, dalam pelaksanaan PNPM Integrasi tersebut,kerap  mendapatkan kendala, baik secara konseptual maupun dilapangan. Maka, berangkat dari permasalahan itu, UPK dan TPK dari 4 kecamatan tadi membentuk kepanitiaan untuk melakukan pelatihan bersama.

Adapun tujuan pelatihan ini katanya lagi dimaksudkan untuk meberikan pemahaman dasar, informasi serta strategi pendampingan kepada para UPK, TPK serta relawan, dalam usaha penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Legiatan ini juga dilakukan untuk mendorong UPK, TPK agar mempunyai kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keadministrasian dalam program PNPM Integrasi.

Bahkan kegiatan inipun untuk mendorong UPK, TPK, BKAD, Kepala Kelurahan/ Desa untuk mengambil peran aktif, terkait persoalan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga nantinya tercipta pola hubungan yang terkoordinasi, tersistematis sehingga menghasilkan program kerja yang tertumpu pada Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth.

"Pelatihan ini dilaksanakan 2 hari saja. Kami berharap agar tujuan tersebut dapat terealisasi," terangnya

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Kepala Badan BPMD PMD dan Kesbang, Muhammad Isnaini dan dihadiri oleh PjO Kabupaten PNPM Integrasi Khairita, Satker PNPM Integrasi Alvian, Camat dan PjOK Meral, Karimun, Tebing, Buru serta para Lurah dan Kades dari 22 Kelurahan/ Desa.

"Pesertanya itu berjumlah 52 orang yang terdiri dari 12 UPK, 36 TPK dan 4 BKAD di Kecamatan Karimun, Meral, Tebing dan Buru," ujarnya mengakhiri.

(khn/dd)

Sumber : http://www.batamtoday.com/

Last Updated on Thursday, 27 December 2012 08:59

Hits: 685

PNPM Mandiri Membangun Infrastruktur

Rabu, 19 Desember 2012

Oleh : Desk Informasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Pekalongan membangun berbagai infrastruktur di 47 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan. Anggaran PNPM  Mandiri tahun 2011 sebesar Rp 13,6 miliar yang berasal dari APBN Rp 7,4 miliar dan APBD Rp 6,2 miliar. Sepanjang tahun 2011 telah dibangun 40 sarana air bersih, jalan sepanjang 23,6 km, drainase sepanjang 5,7 km, 8 unit gedung PAUD, 3 unit  gedung Posyandu, 271 jamban, 980 unit rehab rumah, dan lain-lain.

Sedangkan  anggaran PNPM Mandiri tahun 2012 sebesar Rp 11,7 miliar di mana saat ini pembangunannya masih dalam proses pengerjaan meliputi sambungan air bersih 1,07 km, 5 PAUD, 3 Posyandu, drainase sepanjang 2,5 km, jalan sepanjang 3,2 km, 80 unit jamban, rehab rumah 709 unit, dan lain sebagainya.

Berbagai pembangunan infrastruktur itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2011 tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.929 orang, sedangkan pada periode Januari – Oktober sekitar 1.700 orang. Dengan demikian PNPM Mandiri ikut andil mengurangi angka pengangguran.

Pembangunan infrastruktur yang paling menonjol adalah pembangunan sarana air bersih. Hal ini disebabkan daerah yang berada di kawasan pesisir pantai  airnya payau. Selain itu daerah yang berdekatan dengan sungai kualitas airnya tidak bersih karena sungai tercemar oleh limbah industri. Agar airnya bersih dan layak dikonsumsi dilakukan pengeboran sumur hingga kedalaman 100 – 120 meter, lalu disalurkan ke rumah warga dengan pipa. Pengeboran sarana bersih dan tower dibiayai dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp 220 juta/unit, sedangkan jaringan sambungan air bersih ke rumah-rumah penduduk dibiayai PNPM Mandiri dan swadaya masyarakat yang nilainya bervariasi. Selain itu bagi warga yang memanfaatkan sarana air bersih dikenakan biaya Rp 100.000 – Rp 350.000 untuk pemasangan pipa dan keran air di rumah, dan berkewajiban membayar pemakaian air yang besarnya Rp 15.000 – Rp 25.000 per bulan.

Salah satu sarana air bersih yang dibangun tahun 2011 terdapat di Kelurahan Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan anggaran Rp 229.637.000.  Jaringan sambungan pipa  yang telah  dibangun sepanjang 333 meter yang  menjangkau RW I, RW II, dan RW III, dan dinikmati 71 rumah. Pelanggan dikenakan biaya pemasangan pipa dan keran air sebesar Rp 350.000.  Sarana air bersih lainnya terdapat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, yang dibangun dengan biaya Rp 275 juta. Jaringan pipa yang telah dibangun sepanjang 150 meter dan dinikmati 50 KK.

Lia Saroh, seorang warga Kelurahan Banyurip Ageng, sejak September 2012 menjadi pelanggan sarana air bersih dengan membayar Rp 350 ribu untuk biaya pemasangan pipa dan keran air, serta  membayar  pemakaian air  Rp 15.000 – Rp 17.000/bulan. Dia mengatakan airnya bersih dan  layak untuk memasak. “Dulu saya memakai air sumur untuk semua keperluan, airnya  kurang bersih, dan cukup lelah menimba. Tetapi, sekarang semenjak berlangganan air dari sarana air yang dibangun PNPM Mandiri, saya tidak lagi menggunakan air sumur,” kata istri penjahit itu.

Peneriman manfaat  sarana air bersih lainnya adalah Haryadi, warga Kelurahan Kauman. Buruh tani berlangganan air bersih sejak empat bulan lalu. Ia  membayar Rp 100 ribu untuk biaya  pemasangan  pipa dan keran air, serta membayar  pemakaian air Rp 15.000/bulan. Sebelumnya ia mengambil air dari sumur yang berada di dalam rumahnya untuk keperluan mandi dan mencuci, sedangkan untuk keperluan memasak ia mengambil air PDAM dari kantor kelurahan. “Air sumur di Kelurahan Kauman tercemar limbah batik dan limbah-limbah lainnya, tidak layak untuk diminum dan memasak. Warga yang berekonomi lemah seperti saya tidak mampu berlangganan air PDAM. Saya bersyukur pemerintah melalui PNPM Mandiri  membangun sarana air bersih dan berbiaya murah,” tuturnya.

Infrastruktur  lain  yang dibangun adalah jembatan beton di RT 1/RW 3 Kelurahan Pabean, Kecamatan Pekalongan Utara,  yang berukuran panjang 3 meter dan lebar 2,6 meter. Biaya pembangunannya sebesar Rp 9.477.000 yang terdiri dari PNPM Mandiri Rp 7.800.000 dan swadaya masyarakat Rp 1.677.000. Semula jembatan lama dari beton yang dibangun tahun 1995  tapi  kondisinya  rusak  berat, berlubang-lubang, sehingga membahayakan pejalan kaki dan pengendara kendaraan roda dua. Selain itu jembatan nyaris roboh  dan menghambat arus air sungai. Tahun 2011 jembatan dibongkar total dan dibangun dengan beton dan pilar besi. Setelah dibangun warga dapat melewati jembatan dengan lancar dan arus air sungai pun mengalir lancar.

“Dulu kondisi jembatan rusak dan berlubang, dan nyaris runtuh, menghambat arus air sungai. Akibatnya di musim hujan air sungai naik ke permukaan jalan dan menggenangi rumah penduduk. Genangan air menjadi sumber berbagai penyakit. Sekarang setelah jembatan dibangun air sungai tidak lagi naik ke permukaan jalan, dan air sungai mengalir lancar,” kata seorang warga, Doel Lurat.

PNPM Mandiri juga membangun jalan paving blok  berukuran 360 meter  x 1,5 meter dan drainase berukuran 135 meter x 20 cm di  RW I, RW III, dan RW IV Kelurahan Pabean. Pembangunan jalan pavling blok dan drainase  atau saluran air  menelan anggaran Rp 38.641.000 yang  terdiri dari PNPM Mandiri Rp 32.200.000 dan swadaya masyarakat Rp 6.441.000. Semula berupa jalan tanah dan tidak terdapat drainase, sehingga air yang berasal dari rumah menggenangi jalan. Kemudian jalan dibangun dengan pavling blok dan juga dibangun drainase, sehingga jalan tidak becak, dan enak dilewati kendaraan roda dua. Sementara itu air dari rumah dialirkan ke drainase, sehingga tidak lagi menggenangi jalan. Setelah adanya jalan pavling blok dan drainase lingkungan di daerah itu menjadi bersih.

Dowo, seorang warga, mengatakan, masyarakat yang mengendarai sepeda dan sepeda motor kini tidak lagi was-was melewati jalan yang telah dibangun dengan pavling blok itu. “Sekarang jalannya enak dilewati. Sedangkan dulu jalannya rusak, becek, dan kumuh, sehingga banyak orang segan lewat jalan ini,” katanya.

Secara nasional PNPM  Mandiri  yang merupakan Program Pro Rakyat Klaster 2  dilaksanakan sejak tahun 2007. Pembiayaan utama PNPM Mandiri berasal dari APBN dan APBD, namun demikian  masyarakat pun dilibatkan berpartisipasi, sehingga memperlancar pelaksanaan program-program yang telah disepakati. PNPM Mandiri melibatkan langsung masyarakat, mulai  dari perencanaan dan pelaksanaan, sampai menikmati hasilnya.  Anggaran PNPM Mandiri tahun  2011 sebesar  Rp 10,31 triliun, mencakup 6.622 kecamatan di 33 provinsi. Sedangkan anggaran PNPM Mandiri tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp 14,053 triliun, mencakup 6.860 kecamatan di 33 provinsi. Selain membangun berbagai infrastruktur, PNPM Mandiri juga memberikan dana bergulir untuk berusaha. Adapun uang yang berputar pada periode 2008-2011 sebesar  Rp 4,7 triliun yang dipergunakan oleh  3 juta  orang  yang  tersebar  di  5.020  kecamatan  dan sekitar 60.000 desa.  (Arif Rahman Hakim & Sahat Yogiantoro)

Sumber : http://www.setkab.go.id/

Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 04:24

Hits: 609

PNPM Mandiri Membangun Irigasi, Mendukung Petani

Jumat, 14 Desember 2012

Oleh : Desk Informasi

Sektor pertanian adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terutama di kawasan perdesaan. Karena itu, sektor ini mendapatkan dukungan memadai dari pemerintah melalui berbagai program pembangunan infrastruktur. Infrastruktur penting di bidang pertanian adalah jaringan irigasi yang berfungsi mendistribusikan air yang berasal dari Bendungan/Bendung/Embung kepada lahan per-tanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya saluran irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah/ladang para petani akan lebih terjamin.

Untuk mendukung ketersediaan sarana infrastruktur pertanian yang memadai di  Pesisir Selatan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berkontribusi membangun irigasi di berbagai wilayah. Pada tahun 2011, PNPM Mandiri membangun 5 jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp 1.193.617.178 yang tersebar di berbagai nagari.

Irigasi yang dibangun adalah pertama, Irigasi Banda Jalamu, Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara sepanjang 1.250 meter dengan anggaran Rp 320.125.000. Kedua, irigasi Banda Bangko, Nagari Muaro Air, Bayang Utara sepanjang 1.560 meter dengan anggaran Rp 336.897.278. Ketiga, Irigasi (pengeringan rawa) sepanjang 1500 x 2 m2 di Nagari Talaok, Kecamatan Bayang senilai Rp 62.913.800. Keempat, irigasi Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang sepanjang 700 meter dengan nilai Rp 293.117.500 dan kelima irigasi Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir sepanjang 300 meter dengan anggaran Rp 180.563.600.

Dengan demikian, total jaringan irigasi yang telah dibangun mencapai 5.310 meter menyerap sekitar 657 tenaga kerja yang rata-rata rumah tangga miskin (RTM).

Pada tahun 2012, pembangunan irigasi melalui program PNPM Mandiri terus berlanjut sebanyak 7 titik saluran irigasi dengan total nilai proyek mencapai Rp 2,05 miliar. Irigasi yang dibangun adalah 5 titik saluran irigasi di Kecamatan Bayang Utara; 1 Irigasi Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, dan 1 saluran irigasi dan Nagari IV Koto Mudiak, Kecamatan Batang Kapas.

Pembangunan irigasi di Pesisir Selatan telah mengubah area persawahan yang sebelumnya tadah hujan, sekarang bisa dialiri oleh jaringan irigasi. Hal ini berdampak kepada peningkatan masa panen yang sebelumnya hanya satu kali setahun, kini bisa 2 hingga 3 kali setahun. Hadirnya jaringan irigasi juga telah menyediakan air yang cukup bagi lahan pertanian sepanjang tahun. Sebelum dibangun jaringan irigasi, para petani sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air, sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam. 

Pembangunan irigasi oleh PNPM Mandiri juga tepat sasaran, karena memanfaatkan sumber air yang selama ini tidak dipergunakan secara maksimal. Selama ini, masyarakat Pesisir Selatan memiliki sumber air yang cukup, tetapi tidak ditata dengan baik, sehingga air mengalir begitu saja. Adanya sumber air yang cukup, membuat jaringan irigasi yang dibangun PNPM Mandiri memiliki manfaat besar bagi petani.

Berdasarkan peninjauan pada jaringan irigasi di Nagari Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, yang menelan dana Rp 343.371.600, irigasi ini membelah kawasan persawahan warga Nagari Gurun Panjang yang luasnya mencapai 102 hektar. Irigasi Gurun Panjang memberi manfaat besar bagi sekitar 880 jiwa yang merasakan dampak dari pembangunan irigasi tersebut.

Salah satu penerima manfaat adalah Khairil Amri, petani penggarap sawah di kawasan ini. Bersama orang tuanya, ia mengolah sebidang sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Amril bersyukur ada program PNPM Mandiri Perdesaan yang bisa mengakomodir kebutuhan warga akan irigasi. Menurut dia, irigasi adalah kebutuhan utama warga di Nagari Gurun Panjang. Sebagai nagari dengan mayoritas warga berprofesi petani, adanya irigasi yang memadai membantu memudahkan petani dalam mengolah sawah mereka. ”Kalau irigasinya tidak memadai, kami bisa kesulitan menggarap sawah,” ujarnya.

Nagari Gurun Panjang adalah nagari yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Sekitar 70 persen dari total mencapai 2.600 jiwa. Nagari ini memiliki sumber air yang memadai untuk mengairi kawasan persawahan, namun, sebelum adanya pembangunan irigasi keberadaan sumber air tersebut kurang bisa dimanfaatkan oleh petani karena minimnya saluran irigasi yang memadai. Setelah ada pembangunan irigasi, petani bisa mengoptimalkannya untuk mengairi sawah secara periodik. ”Dulu, masyarakat sini menggarap sawah tadah hujan. Panennya mungkin hanya satu kali dalam setahun, sekarang bisa tiga kali,” kata Amril

Manfaat pembangunan saluran irigasi juga terlihat di Nagari Muaro Air, Kecamatan Bayang Utara. Di nagari ini, PNPM Mandiri membangun saluran irigasi sepanjang 1.560 meter dengan anggaran Rp 336.897 278. Irigasi ini adalah lanjutan dari pembangunan saluran irigasi pada tahun 2009 sepanjang 1.000 meter dan mampu mengairi sekitar 12 hektar sawah yang berada di lereng pegunungan. 

Saluran irigasi Muaro Air dibangun di lereng gunung yang menghubungkan sumber air di hulu Sungai Batang Bayang Abu dengan sawah warga yang berada di lereng pegunungan. Pembangunan irigasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya kebocoran saluran air sehingga menyulitkan warga yang hendak mengairi sawah. ”Kalau pembatas salurannya dari tanah, sering bocor sehingga air tidak sampai ke sawah. Dulu sering terjadi seperti itu sehingga kami harus memakai bambu untuk menyalurkan air,” kata Safrizal, salah satu petani di Ngari Muaro Air. Selain Safrizal, Rosni Melayu adalah salah satu petani yang merasakan manfaat dari pembangunan irigasi tersebut. ”Pembangunan irigasi yang bagus bisa mengamankan pasokan air ke sawah kami,” ujarnya.

Selain dimanfaatkan untuk mengairi sawah, air yang melewati saluran irigasi dimanfaatkan warga untuk membangun Pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). PLTMH tersebut dibangun pada tahun 2009 dengan memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Listrik mikro hidro tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik 800-an rumah dengan penggunaan daya sekitar 450 watt setiap rumah.

Selain membangun jaringan irigasi, PNPM Mandiri juga membangun berbagai jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas warga antar kampung. Salah satu program yang sudah tuntas pengerjaannya pada tahun 2012 adalah peningkatan jalan dan jembatan di Nagari Muaro Aie sepanjang 535 meter dengan anggaran Rp 234.982.000.

Jembatan Gantung Muaro Aie menjadi penghubung utama warga kampung dengan wilayah pusat Kecamatan Bayang Utara. Sebelum ada perbaikan, jembatan ini sulit dilewati oleh  kendaraan roda empat. Saat musim mudik lebaran, banyak warga perantauan harus memarkir kendaraannya di seberang sungai karena tidak bisa menyeberang. ”Sekarang, kondisi jembatan sudah baik, bisa dilewati mobil,” kata Sri Hartati, salah satu warga Muaro Aie.

Masyarakat Muaro Aie memang banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Mereka merantau ke luar kota dan secara berkala mereka mudik ke kampung halaman. Pembangunan Jembatan Gantung Muaro Aie tuntas sebelum bulan puasa 2012 lalu, sehingga warga tidak mengalami kesulitan saat puncak mudik lebaran.

PNPM Mandiri Pesisir Selatan juga menyasar sektor pendidikan dan kesehatan dalam programnya. Berbagai Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) dibangun dengan memanfaatkan dana PNPM Mandiri. Salah satunya adalah Poskesri di Nagari Limau Gadang, Kecamatan IV Jurai  dengan alokasi dana Rp 280.231.000 dan Poskesri Koto Pandan, Nagari Inderapura Timur, Kecamatan Pancung Soal senilai Rp  295.730.500.

Pada sektor pendidikan, PNPM Mandiri mengakomodir usulan warga yang meminta pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan MDA di kawasan nagarinya. Salah satu gedung PAUD yang dibangun dengan anggaran PNPM Mandiri tahun 2012 adalah PAUD di Nagari Lunang I dengan anggaran Rp  249.545.500 dan Lunang Tengah Rp 249.545.500. Pembangunan MDA juga dilaksanan di Nagari Pasar Lamo Muaro Air Haji seluas 99 meter persegi dengan total nilai proyek Rp  170.234.600.

Hasil pembangunan melalui PNPM Mandiri di Pesisir Selatan cukup variatif, dari infrastruktur pertanian, jalan, hingga sejumlah sarana prasarana pendidikan ukuran kecil. Semua fasilitas tersebut dibangun berdasarkan usulan warga sekaligus ada pelibatan langsung dalam proses pengerjaannya.

Total anggaran PNPM MP Pesisir Selatan tahun 2011 sebesar Rp 16.250.000.000 yang menjangkau  12  kecamatan dan  62  nagari/desa. Pada tahun 2012, anggaran PNPM Mandiri Perdesaan ditingkatkan menjadi Rp 21.350.000.000 yang juga menjangkau  12  kecamatan dan 96 Nagari/Desa.

PNPM Mandiri adalah Program Pro Rakyat Klaster 2 yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Program ini melatih masyarakat untuk terlibat langsung sejak perencanaan sampai finishing pembangunan. Melalui PNPM Mandiri, masyarakat diajak berembug bersama menentukan infrastruktur yang dibangun secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sejak awal, PNPM Mandiri memang menjadi program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut bertujuan menciptakan atau meningkatkan kapasitas masya-rakat, baik secara individu maupun berkelompok, untuk memutuskan berbagai persoalan pembangu-nan yang dihadapi dengan baik dan benar serta mengedepankan kekeluargaan. PNPM Mandiri mensyarakatkan ada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Konsep ini mengajarkan masyarakat untuk memilah pembangunan apa yang layak menjadi prioritas.

Sumber : http://www.setkab.go.id/

Last Updated on Tuesday, 18 December 2012 04:45

Hits: 706

Internasional Akui Program PNPM MPd

Minggu, 16 Desember 2012

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh pemerintah diakui telah menjadi program percontohan. Hal ini diakui oleh sejumlah negara dunia dalam beberapa forum pertemuan internasional.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian dalam Negeri, Tarmizi A Karim dalam kunjungannya ke Banda Aceh Sabtu (15/12.

Bahkan, perwakilan pemerintah sejumlah negara telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melihat dan mempelajari pelaksanaan prgoram tersebut. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah. Khususnya Aceh yang baru saja terbebas dari persoalan konflik dan bencana alam.

“Dalam berbagai forum pertemuan internasional, Indonesia diakui telah mampu mendorong pengentasan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai penentunya,” ujar Tarmizi Karim. Bahkan, diakui Tarmizi beberapa kementerian sempat menyatakan keinginan untuk mengadopsi pola yang diberlakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai upaya bersama untuk dapat mencapai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015 mendatang.

Program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan melalui PNPM, lanjut Tamizi Karim, telah menjadi program percontohan. Sebab untuk mendorong percepatan pengetasan kemiskinan masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisian. Masyarakat terlibat langsung merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan merupakan hal utama dalam mewujudkan masyarakat mandiri.

Karena itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten/Kota se-Aceh dapat meningkatkan keberpihakan dalam mendisain pembangunan yang partisipatif. Dalam rangka menutup jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana kemiskinan di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjend PMD Kementerian dalam Negeri, Kunwildan menambahkan, program yang selama ini digulirkan melalui PNPM MPd menjadi ujung tombak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dalam musyawarah desa, musyawarah antar desa hingga dalam berbagai tahapan proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat juga terwujud dalam proses pelaksanaan program baik fisik, simpan pinjam perempuan maupun peningkatan kapasitas masyarakat.

“Untuk mendukung program ini juga telah disiapkan aturan yang sedemikian rupa sehingga meminimalisir ruang untuk terjadinya penyimpangan,” tegas Kunwildan di sela-sela pertemuan bersama masyarakat Gampong Cundien Kecamatan Lhoog, Aceh Besar Sabtu (15/12) siang.

Dengan mekanisme yang ada, lanjut Kunwildan, pemerintah dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hanya bertugas memfasilitasi. Sedangkan pembangunan sepenuhnya hasil dari masyarakat. Dari mekanisme ini pula bisa terwujud hasil yang lebih baik namun berbiaya murah. Karenanya, masyarakat diharap dapat dengan cepat menyerap pola yang telah diterapkan melalui fasilitator. Agar kemandirian dapat berlanjut meski program ini dihentikan nantinya.

(dat06/wol/rls)

Sumber : http://www.waspada.co.id/

Last Updated on Tuesday, 18 December 2012 04:48

Hits: 709

Proyek Pembangunan Jembatan PNPM Respek Lebih Murah

 

Jayapura (10/12)–-Inilah fakta dari proyek PNPM Mandiri Respek dan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah. Pembangunan sebuah jembatan gantung di pedalaman Papua yang dikerjakan oleh PNPM Mandiri Respek harganya dikisaran 100-200 juta rupiah, sementara yang dikerjakan oleh pemerintah bisa mencapai 1 milyar rupiah.

Pendamping PNPM Mandiri Respek di Kabupatan Intan Jaya, Yeheskiel Bukorpioper membenarkan hal itu, Senin, (10/12) di Jayapura. Dia mencontohkan jembatan untuk membantu akses masyarakat di kampung-kampung di Intan Jaya tempat dia mengabdi kini.

“Satu jembatan gantung jika dari proyek pemerintah bisa Rp 1 milyar biayanya. Kalau dari PNPM Mandiri Respek cuma Rp 100-200 juta. Itu kita bisa bangun satu jembatan gantung. Cuma 200 juta rupiah yang ada, contoh kasus di Intan Jaya. Jembatan gantung yang dibuat pemerintah itu proyeknya antara 500 – 1 milyar rupiah. Tetapi yang diprogramkan kita laksanakan itu cuma dikisaran 200 juta kebawah,” kata Bukopioper yang sebelum PNPM dia menjadi pendamping distrik atau fasilitator kecamatan pada program PPK dan  fasilitator kecamatan di Kabupaten Nduga pada tahun 2004.

Menurut Yesi, panggilang akrab Yeheskiel Bukorpioper, jika pemerintah istilahnya proyek karena sistemnya pelelangan yang besar. “Kalau kita punya (PNPM Mandiri Respek) pelelalangan tetapi kita tidak sama dengan yang pemerintah lakukan. Kita berdasarkan harga pas yang ada di beberapa toko yang ada, itu kita lelang lagi di ketiga toko itu. Sehingga toko mana yang bisa memberikan penawaran tidak harus murah tetapi berkualitas. Itu yang pertama kita pertimbangkan disitu. Biaya transportnya terpisah sendiri, “ kata laki-laki yang pernah pernah bertugas di Paniai tiga setengah tahun, setelah itu dipromosikan jabatan menjadi pendamping di Kabupaten Yahukimo kurang lebih 2,5 tahun.

Selain jembatan, kata Yesi mencontohkan, di Kabupaten Merauke tambatan perahu. Itu nilainya sekitar Rp 50 juta tetapi ketika dibangun bersamaan dengan milik pemerintah dan PNPM Mandiri Respek. “Begitu Bupati datang kunjungan kesitu langsung mendarat di jembatan PNPM langsung suruh bongkar yang pemerintah bangun disebelah,” katanya.

Sehingga, kata Yesi, program PNPM Mandiri Respek yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota di Papua itu dampaknya untuk masyarakat cukup baik. Hanya saja berbaga proses yang dihadapi di lapangan tidak sama dengan apa yang diharapkan. “Karena kita berhadapan dengan komunitas manusia dengan latar belakang berbeda, sangat berpengaruh terutama dari sisi budayanya,“ kata laki-laki yang pernah bertugas di Kabuapten Kepulauan Yapen selama dua tahun itu.

Menurut Yesi, program PNPM Mandiri Respek komponen pertama yang dilakukan adalah melakukan proses perubahan terhadap manusia. Terutama perubahan perilaku. “Bagaimana manusia itu berubah untuk mempunyai kesadaran bersama untuk membangun kampungnya. Itu saja yang kita lakukan,” katanya.

“Ternyata sampai kita laksanakan sampai saat ini ada banyak hal yang sangat menghambat bukan karena kondisi geografisnya (gunung-gunung), tetapi yang menjadi hambatan itu adalah bagaimana kita memfasilitasi untuk masyarakat mengerti program. Bagaimana mereka tangkap maksud dari program PNPM mandiri Respek. Itu agak susah karena sebagian besar di daerah pedalaman itu masih kurang dalam berbahasa Indonesia, juga fasilitator yang ditugaskan tidak paham tentang bahasa mereka,” tambah Yesi, laki-laki asal Biak tersebut.

Ketika disinggung soal indikator keberhasilan dilihat dari aspek mana ? Menurut Yesi indikatornya dari masyarakat dimana mereka sendiri membuat perencanaan tanpa diintervensi oleh siapapun. “Cuma memfasilitasi saja. Ini ada uang masyarakat, usulannya apa saja, sesuai dengan aturan program open menu,” katanya.

Dalam konteks ini, Yesi mengatakan keputusan tertinggi ada di masyarakat. Mereka yang menentukan usulannya. “Jadi sejumlah usulan akan dirangking sampai yang pertama dan merupakan sebuah kebutuhan dari sebanyak usulan yang ada. Jadi kalau kita rangking, suara terbanyak itulah yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga menyangkut masalah keberhasilan yang disini pertama partisipasi mereka untuk bagaimana terlibat dalam perencanaan dari bawah. Dan bagaimana mereka melaksanaan perencanaan Itu yang kita mau lihat dari situ,” ungkapnya. (Jubi/Roberth Wanggai)

Sumber : http://tabloidjubi.com/

Last Updated on Tuesday, 11 December 2012 10:33

Hits: 952