PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

PNPM Bantu Puluhan Jompo

Jumat, 4 Januari 2013

KARIMUN (HK)-Puluhan orang tua jompo mendapat bantuan paket sembako dan bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui program nasional pemberdayaan masyakat (PNPM) mandiri tahun 2013 di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kamis (3/1) .

Wajah-wajah tua nan renta itu nampak tersenyum sumringah ketika mendapat bantuan paket sembako yang diserahkan mantan Ketua Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Usaha Bersama Kelurahan Sei Raya, Nyimas Novi Ujiani di Gedung Serbaguna Kantor Lurah Sei Raya tersebut. 

Menurut Novi, bantuan yang diserahkan kepada orang tua jompo itu merupakan hasil usaha bidang kerja sosial berupa penyewaan tenda dan alat-alat pesta bagian dari program PNPM di Kelurahan Sei Raya. 

“Hasil usaha tersebut selalu dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Novi.

Menurutnya, dalam program PNPM di tengah masyarakat terdapat tiga bidang kerja yakni program lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.  Bantuan yang diberikan kepada orang tua jompo tersebut termasuk bagian dari bidang kerja sosial.

Selain bidang kerja itu kata Novi, program PNPM juga lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik seperti pembuatan drainase, semenisasi jalan, batu miring dan gorong-gorong.  Tahun  2013 ini, proyek fisik lebih dititikberatkan pada pembuatan drainase karena Karimun termasuk daerah rawan banjir. 

Novi menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, dana yang dikucurkan pemerintah dalam program PNPM lebih kecil pada 2013 ini. Jika tahun 2012 lalu total bantuan sebesar Rp100 juta, namun sekarang hanya sebesar Rp75 juta. (ham)

Sumber : http://www.haluankepri.com/

Last Updated on Friday, 04 January 2013 07:48

Hits: 645

BPMPN: Masyarakat Berperan Aktif Sukseskan PNPM-MP

Selasa, 1 Januari 2013

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam Drs Welfizar, mengatakan, masyarakat setempat berperan aktif dalam mensukseskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) untuk meningkatkan ekonomi.

"PNPM di Kabupaten Agam menjadi salah prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan," Welfizar pada AMC, Selasa (1/1).

Menurutnya, dalam menyukseskan program ini tentu dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, sehingga segala niat serta rencana dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mendukung program ini, Pemerintah Kabupaten Agam melaksanakan sosialisasi yang melibatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para Ketua UPK, BKAN, Camat se-Kabupaten Agam, PJOK, Sekretaris UPK dan lainnya.

"Dengan dilaksanakannya sosialisasi antar sektor akan memperkuat komitmen dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat ," ujar dia.

Dalam mensejahterakan masyarakat, diperlukan program-program prorakyat yang nyata dirasakan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, usaha mikro, kecil, koperasi dan berbagai pembangunan lainnya. (jon/AMC)

Sumber : http://www.agammediacenter.com/

 

Last Updated on Friday, 04 January 2013 07:48

Hits: 758

PNPM Mandiri Membangun Infrastruktur

Rabu, 19 Desember 2012

Oleh : Desk Informasi

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Kota Pekalongan membangun berbagai infrastruktur di 47 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan. Anggaran PNPM  Mandiri tahun 2011 sebesar Rp 13,6 miliar yang berasal dari APBN Rp 7,4 miliar dan APBD Rp 6,2 miliar. Sepanjang tahun 2011 telah dibangun 40 sarana air bersih, jalan sepanjang 23,6 km, drainase sepanjang 5,7 km, 8 unit gedung PAUD, 3 unit  gedung Posyandu, 271 jamban, 980 unit rehab rumah, dan lain-lain.

Sedangkan  anggaran PNPM Mandiri tahun 2012 sebesar Rp 11,7 miliar di mana saat ini pembangunannya masih dalam proses pengerjaan meliputi sambungan air bersih 1,07 km, 5 PAUD, 3 Posyandu, drainase sepanjang 2,5 km, jalan sepanjang 3,2 km, 80 unit jamban, rehab rumah 709 unit, dan lain sebagainya.

Berbagai pembangunan infrastruktur itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tahun 2011 tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.929 orang, sedangkan pada periode Januari – Oktober sekitar 1.700 orang. Dengan demikian PNPM Mandiri ikut andil mengurangi angka pengangguran.

Pembangunan infrastruktur yang paling menonjol adalah pembangunan sarana air bersih. Hal ini disebabkan daerah yang berada di kawasan pesisir pantai  airnya payau. Selain itu daerah yang berdekatan dengan sungai kualitas airnya tidak bersih karena sungai tercemar oleh limbah industri. Agar airnya bersih dan layak dikonsumsi dilakukan pengeboran sumur hingga kedalaman 100 – 120 meter, lalu disalurkan ke rumah warga dengan pipa. Pengeboran sarana bersih dan tower dibiayai dari program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp 220 juta/unit, sedangkan jaringan sambungan air bersih ke rumah-rumah penduduk dibiayai PNPM Mandiri dan swadaya masyarakat yang nilainya bervariasi. Selain itu bagi warga yang memanfaatkan sarana air bersih dikenakan biaya Rp 100.000 – Rp 350.000 untuk pemasangan pipa dan keran air di rumah, dan berkewajiban membayar pemakaian air yang besarnya Rp 15.000 – Rp 25.000 per bulan.

Salah satu sarana air bersih yang dibangun tahun 2011 terdapat di Kelurahan Banyurip Ageng, Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan anggaran Rp 229.637.000.  Jaringan sambungan pipa  yang telah  dibangun sepanjang 333 meter yang  menjangkau RW I, RW II, dan RW III, dan dinikmati 71 rumah. Pelanggan dikenakan biaya pemasangan pipa dan keran air sebesar Rp 350.000.  Sarana air bersih lainnya terdapat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, yang dibangun dengan biaya Rp 275 juta. Jaringan pipa yang telah dibangun sepanjang 150 meter dan dinikmati 50 KK.

Lia Saroh, seorang warga Kelurahan Banyurip Ageng, sejak September 2012 menjadi pelanggan sarana air bersih dengan membayar Rp 350 ribu untuk biaya pemasangan pipa dan keran air, serta  membayar  pemakaian air  Rp 15.000 – Rp 17.000/bulan. Dia mengatakan airnya bersih dan  layak untuk memasak. “Dulu saya memakai air sumur untuk semua keperluan, airnya  kurang bersih, dan cukup lelah menimba. Tetapi, sekarang semenjak berlangganan air dari sarana air yang dibangun PNPM Mandiri, saya tidak lagi menggunakan air sumur,” kata istri penjahit itu.

Peneriman manfaat  sarana air bersih lainnya adalah Haryadi, warga Kelurahan Kauman. Buruh tani berlangganan air bersih sejak empat bulan lalu. Ia  membayar Rp 100 ribu untuk biaya  pemasangan  pipa dan keran air, serta membayar  pemakaian air Rp 15.000/bulan. Sebelumnya ia mengambil air dari sumur yang berada di dalam rumahnya untuk keperluan mandi dan mencuci, sedangkan untuk keperluan memasak ia mengambil air PDAM dari kantor kelurahan. “Air sumur di Kelurahan Kauman tercemar limbah batik dan limbah-limbah lainnya, tidak layak untuk diminum dan memasak. Warga yang berekonomi lemah seperti saya tidak mampu berlangganan air PDAM. Saya bersyukur pemerintah melalui PNPM Mandiri  membangun sarana air bersih dan berbiaya murah,” tuturnya.

Infrastruktur  lain  yang dibangun adalah jembatan beton di RT 1/RW 3 Kelurahan Pabean, Kecamatan Pekalongan Utara,  yang berukuran panjang 3 meter dan lebar 2,6 meter. Biaya pembangunannya sebesar Rp 9.477.000 yang terdiri dari PNPM Mandiri Rp 7.800.000 dan swadaya masyarakat Rp 1.677.000. Semula jembatan lama dari beton yang dibangun tahun 1995  tapi  kondisinya  rusak  berat, berlubang-lubang, sehingga membahayakan pejalan kaki dan pengendara kendaraan roda dua. Selain itu jembatan nyaris roboh  dan menghambat arus air sungai. Tahun 2011 jembatan dibongkar total dan dibangun dengan beton dan pilar besi. Setelah dibangun warga dapat melewati jembatan dengan lancar dan arus air sungai pun mengalir lancar.

“Dulu kondisi jembatan rusak dan berlubang, dan nyaris runtuh, menghambat arus air sungai. Akibatnya di musim hujan air sungai naik ke permukaan jalan dan menggenangi rumah penduduk. Genangan air menjadi sumber berbagai penyakit. Sekarang setelah jembatan dibangun air sungai tidak lagi naik ke permukaan jalan, dan air sungai mengalir lancar,” kata seorang warga, Doel Lurat.

PNPM Mandiri juga membangun jalan paving blok  berukuran 360 meter  x 1,5 meter dan drainase berukuran 135 meter x 20 cm di  RW I, RW III, dan RW IV Kelurahan Pabean. Pembangunan jalan pavling blok dan drainase  atau saluran air  menelan anggaran Rp 38.641.000 yang  terdiri dari PNPM Mandiri Rp 32.200.000 dan swadaya masyarakat Rp 6.441.000. Semula berupa jalan tanah dan tidak terdapat drainase, sehingga air yang berasal dari rumah menggenangi jalan. Kemudian jalan dibangun dengan pavling blok dan juga dibangun drainase, sehingga jalan tidak becak, dan enak dilewati kendaraan roda dua. Sementara itu air dari rumah dialirkan ke drainase, sehingga tidak lagi menggenangi jalan. Setelah adanya jalan pavling blok dan drainase lingkungan di daerah itu menjadi bersih.

Dowo, seorang warga, mengatakan, masyarakat yang mengendarai sepeda dan sepeda motor kini tidak lagi was-was melewati jalan yang telah dibangun dengan pavling blok itu. “Sekarang jalannya enak dilewati. Sedangkan dulu jalannya rusak, becek, dan kumuh, sehingga banyak orang segan lewat jalan ini,” katanya.

Secara nasional PNPM  Mandiri  yang merupakan Program Pro Rakyat Klaster 2  dilaksanakan sejak tahun 2007. Pembiayaan utama PNPM Mandiri berasal dari APBN dan APBD, namun demikian  masyarakat pun dilibatkan berpartisipasi, sehingga memperlancar pelaksanaan program-program yang telah disepakati. PNPM Mandiri melibatkan langsung masyarakat, mulai  dari perencanaan dan pelaksanaan, sampai menikmati hasilnya.  Anggaran PNPM Mandiri tahun  2011 sebesar  Rp 10,31 triliun, mencakup 6.622 kecamatan di 33 provinsi. Sedangkan anggaran PNPM Mandiri tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp 14,053 triliun, mencakup 6.860 kecamatan di 33 provinsi. Selain membangun berbagai infrastruktur, PNPM Mandiri juga memberikan dana bergulir untuk berusaha. Adapun uang yang berputar pada periode 2008-2011 sebesar  Rp 4,7 triliun yang dipergunakan oleh  3 juta  orang  yang  tersebar  di  5.020  kecamatan  dan sekitar 60.000 desa.  (Arif Rahman Hakim & Sahat Yogiantoro)

Sumber : http://www.setkab.go.id/

Last Updated on Wednesday, 26 December 2012 04:24

Hits: 622

PNPM Integrasi Latih UPK dan TPK Karimun

Rabu, 26-12-2012 | 12:05 WIB

KARIMUN, batamtoday - PNPM integrasi mengadakan pelatihan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Tim Pengelola kegiatan (TPK) se Kabupaten Karimun. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meberikan pemahaman dasar, informasi serta strategi pendampingan kepada para UPK, TPK serta relawan, dalam usaha penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Kepada batamtoday, Rabu (26/12/2012) Ketua Panitia Pelatihan, Suratno mengatakan bahwa program PNPM Integrasi ini merupakan program yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM ke dalam pola reguler. 

Program tersebut diharapkan mampu mendorong penyelarasan perencanaan teknokrasi, politis maupun partisipatif. Sehingga kedepannya program tersebut mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Di Karimun, program PNPM Integrasi ini sudah ada sejak 2011 lalu. Sedangkan program itu sendiri mengintegritaskan 2 program sekaligus, yakni PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan," terangnya di Wisma Karimun.

Dijelaskan, khusus wilayah PNPM Mandiri Perkotaan pada 2011 lalu terdapat 11 Kelurahan/ Desa yang mendapatkan Program PNPM Integrasi. Sedangkan di tahun 2012, ada 12 Kelurahan/ Desa yang mendapatkannya dan tersebar di Kecamatan Karimun, Meral, Tebing serta Buru.

Tentunya katanya lagi, dalam pelaksanaan PNPM Integrasi tersebut,kerap  mendapatkan kendala, baik secara konseptual maupun dilapangan. Maka, berangkat dari permasalahan itu, UPK dan TPK dari 4 kecamatan tadi membentuk kepanitiaan untuk melakukan pelatihan bersama.

Adapun tujuan pelatihan ini katanya lagi dimaksudkan untuk meberikan pemahaman dasar, informasi serta strategi pendampingan kepada para UPK, TPK serta relawan, dalam usaha penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Legiatan ini juga dilakukan untuk mendorong UPK, TPK agar mempunyai kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan keadministrasian dalam program PNPM Integrasi.

Bahkan kegiatan inipun untuk mendorong UPK, TPK, BKAD, Kepala Kelurahan/ Desa untuk mengambil peran aktif, terkait persoalan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga nantinya tercipta pola hubungan yang terkoordinasi, tersistematis sehingga menghasilkan program kerja yang tertumpu pada Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth.

"Pelatihan ini dilaksanakan 2 hari saja. Kami berharap agar tujuan tersebut dapat terealisasi," terangnya

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Kepala Badan BPMD PMD dan Kesbang, Muhammad Isnaini dan dihadiri oleh PjO Kabupaten PNPM Integrasi Khairita, Satker PNPM Integrasi Alvian, Camat dan PjOK Meral, Karimun, Tebing, Buru serta para Lurah dan Kades dari 22 Kelurahan/ Desa.

"Pesertanya itu berjumlah 52 orang yang terdiri dari 12 UPK, 36 TPK dan 4 BKAD di Kecamatan Karimun, Meral, Tebing dan Buru," ujarnya mengakhiri.

(khn/dd)

Sumber : http://www.batamtoday.com/

Last Updated on Thursday, 27 December 2012 08:59

Hits: 707

Internasional Akui Program PNPM MPd

Minggu, 16 Desember 2012

WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh pemerintah diakui telah menjadi program percontohan. Hal ini diakui oleh sejumlah negara dunia dalam beberapa forum pertemuan internasional.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian dalam Negeri, Tarmizi A Karim dalam kunjungannya ke Banda Aceh Sabtu (15/12.

Bahkan, perwakilan pemerintah sejumlah negara telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melihat dan mempelajari pelaksanaan prgoram tersebut. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah. Khususnya Aceh yang baru saja terbebas dari persoalan konflik dan bencana alam.

“Dalam berbagai forum pertemuan internasional, Indonesia diakui telah mampu mendorong pengentasan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai penentunya,” ujar Tarmizi Karim. Bahkan, diakui Tarmizi beberapa kementerian sempat menyatakan keinginan untuk mengadopsi pola yang diberlakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai upaya bersama untuk dapat mencapai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015 mendatang.

Program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan melalui PNPM, lanjut Tamizi Karim, telah menjadi program percontohan. Sebab untuk mendorong percepatan pengetasan kemiskinan masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisian. Masyarakat terlibat langsung merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan merupakan hal utama dalam mewujudkan masyarakat mandiri.

Karena itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten/Kota se-Aceh dapat meningkatkan keberpihakan dalam mendisain pembangunan yang partisipatif. Dalam rangka menutup jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana kemiskinan di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjend PMD Kementerian dalam Negeri, Kunwildan menambahkan, program yang selama ini digulirkan melalui PNPM MPd menjadi ujung tombak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dalam musyawarah desa, musyawarah antar desa hingga dalam berbagai tahapan proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat juga terwujud dalam proses pelaksanaan program baik fisik, simpan pinjam perempuan maupun peningkatan kapasitas masyarakat.

“Untuk mendukung program ini juga telah disiapkan aturan yang sedemikian rupa sehingga meminimalisir ruang untuk terjadinya penyimpangan,” tegas Kunwildan di sela-sela pertemuan bersama masyarakat Gampong Cundien Kecamatan Lhoog, Aceh Besar Sabtu (15/12) siang.

Dengan mekanisme yang ada, lanjut Kunwildan, pemerintah dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hanya bertugas memfasilitasi. Sedangkan pembangunan sepenuhnya hasil dari masyarakat. Dari mekanisme ini pula bisa terwujud hasil yang lebih baik namun berbiaya murah. Karenanya, masyarakat diharap dapat dengan cepat menyerap pola yang telah diterapkan melalui fasilitator. Agar kemandirian dapat berlanjut meski program ini dihentikan nantinya.

(dat06/wol/rls)

Sumber : http://www.waspada.co.id/

Last Updated on Tuesday, 18 December 2012 04:48

Hits: 731