PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Pengertian

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan.

2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan  yang  selanjutnya disebut PUMP adalah  adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan sesuai dengan potensi desa.

3. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut PUGAR adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usaha dan perberdayaan masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa.

4. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yang selanjutnya disebut PDPT adalah bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha, dan siaga bencana dan perubahan iklim;

5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi.

6. Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUKP adalah kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah/pemasar ikan, kelompok usaha garam rakyat dan kelompok masyarakat pesisir dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk  mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.

7. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disebut BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening KUKP dalam bentuk bantuan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta bantuan sarana prasarana pesisir.

8. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disebut RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan yang disusun oleh KUKP berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

9. Rencana Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disebut RKK adalah rencana kegiatan untuk pengembangan ketangguhan desa pesisir yang disusun oleh KUKP berdasarkan rencana pengembangan desa.

10. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Ditjen  adalah Direktorat Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan.

11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi.

12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.

13. Tim Koordinasi adalah Tim PNPM Mandiri KP di Pusat yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk
mengkoordinasikan PNPM Mandiri KP.

14. Tim Pembina adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.

15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim Pelaksana PUMP di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUMP, PUGAR, dan PDPT.

16. Tim Teknis adalah tim pelaksana PNPM Mandiri KP di Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau
pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pengelolaan PNPM Mandiri KP di wilayahnya.

17. Tenaga pendamping adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman di bidang kelautan dan perikanan, tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan PNPM Mandiri KP.

18. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok  yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan
pendapatan anggota.

19. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok.

20. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut Poklahsar adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.

21. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil.

22. Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut KMP adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan.

23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

24. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan  kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

25. Pengolah adalah orang yang melakukan kegiatan mengolah hasil perikanan.

26. Pemasar adalah orang yang melakukan kegiatan memasarkan hasil perikanan termasuk olahannya.

27. Petambak garam rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam  sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (mantong) dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri.

28. Pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam  dengan cara merebus air laut atau garam yang berkualitas rendah.

29. Pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga  (backyard) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam  dengan cara mengolah air tua menjadi garam.

30. Pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

31. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping dalam rangka pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar ikan, dan masyarakat petambak garam rakyat serta masyarakat pesisir lainnya dalam melaksanakan PNPM Mandiri KP.

Last Updated on Friday, 13 April 2012 03:34

Hits: 26267

Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu fokus dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa.  Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah masyarakat kelautan dan perikanan.  Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan ekonomi nasional berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat kelautan dan perikanan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan, masyarakat petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

PNPM Mandiri KP Tahun 2012 dilakukan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan  Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri KP Tahun 2012 yang terdapat di 4 (empat) unit kerja eselon I KKP, Menteri Kelautan
dan Perikanan membentuk Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dengan anggota dari masing-masing  unit kerja eselon I terkait.

PUMP, PUGAR, dan PDPT merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat dan masyarakat pesisir dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). KUKP merupakan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan pelaksana PNPM Mandiri KP untuk penyaluran bantuan pengembangan usaha bagi anggota kelompok. Untuk mencapai hasil yang  optimal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri KP, KUKP didampingi oleh tenaga pendamping  dari Penyuluh Perikanan PNS,  Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), penyuluh swadaya dan/atau tenaga pendamping PUGAR. Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan KUKP dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan, petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya.

Last Updated on Friday, 13 April 2012 03:27

Hits: 40349