PNPM Mandiri

Switch to desktop Register Login

Struktur Organisasi

I. Tingkat Pusat

A. Tim Kordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat PNPM-PISEW (disingkat Tim Koordinasi Pusat), terdiri dari unsur Kementerian Negara Perencanan Pembangunan Nasional/Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

B. Coordinating Agency dan Sekretariat Nasional PNPM-PISEW


Coordinating Agency dalam operasionalisasinya berupa Tim Koordinasi Pusat yang Ketua Tim Pengarahnya adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS, dan Ketua Tim Pelaksananya adalah Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas. Tim Pelaksana yang diketuai Direktur Pengembangan Wilayah bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program sehari-hari. Untuk mendukung Tim Koordinasi Pusat tersebut diatas, maka dibentuk Sekretariat Nasional PNPM-PISEW yang berkedudukan di Bappenas.

C. Executing Agency (EA) dan Project Management Unit (PMU) Executing Agency


adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program secara nasional. Sebagai EA, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, maka dibentuk Project Management Unit (PMU).

D. Project Implementation Unit (PIU) Project Implementation Unit (PIU) terdiri dari :

  1. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, untuk Komponen Infrastruktur Fisik;
  2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam, Negeri, untuk Komponen Kredit Mikro; dan
  3. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, untuk Komponen Penguatan Kapasitas Kelembagaan.

II. Tingkat Provinsi

A. Tim Koordinasi PNPM-PISEW Provinsi

Tim Koordinasi PNPM-PISEW Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan penunjukkan Kepala Bappeda Provinsi sebagai Ketua Tim Koordinasi dan keanggotaan meliputi:

1. Asisten Sekretariat Pemerintah Provinsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

2. Bappeda Provinsi;

3. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat;

4. Dinas Pekerjaan Umum atau nama lain;

5. Dinas Pertanian;

6. Dinas Kesehatan;

7. Dinas Pendidikan;

8. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

9. Badan/Dinas/Kantor terkait.

B. Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi

Tim Koordinasi Provinsi membentuk Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi yang berkedudukan di Bappeda Provinsi dengan keanggotaan terdiri dari pejabat/staf yang mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi PNPM-PISEW Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta masyarakat melalui bantuan koordinasi dan teknis. Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi dibantu oleh Tim konsultan yang terdiri dari:

(i) Konsultan Manajemen Provinsi (KMP), dan

(ii) Konsultan Manajemen Teknis (KMT).

III. Tingkat Kabupaten

A. Tim Koordinasi PNPM-PISEW Kabupaten Tim Koordinasi Pengelolaan PNPM-PISEW Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati dan Kepala Bappeda Kabupaten sebagai Ketua Tim Koordinasi dengan keanggotaan meliputi:

1. Asisten Sekretariat Pemerintah kabupaten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

2. Bappeda Kabupaten;

3. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat;

4. Dinas Pekerjaan Umum atau nama lain;

5. Dinas Pertanian;

6. Dinas Kesehatan;

7. Dinas Pendidikan;

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

9. Badan/Dinas/Kantor terkait;

10. Camat.

B. Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten Tim Koordinasi Kabupaten membentuk Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten yang berkedudukan di Bappeda dengan keanggotaan terdiri dari pejabat/staf yang mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten memberikan bantuan kepada Tim Koordinasi PNPM-PISEW Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta masyarakat melalui bantuan koordinasi dan teknis. Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten dibantu oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Asisten Teknis Kabupaten.

C. Satuan Kerja (Satker) PNPM-PISEW Kabupaten

Satker Kabupaten yang dimaksud disini adalah satuan kerja yang berkaitan dengan PISEW. Satuan Kerja Kabupaten dibentuk dan diberi nama sesuai Kebijakan Departemen Pekerjaan Umum (PU). Satker di tingkat kabupaten berasal dari Staf Dinas Ke-Cipta Karya-an. Satker Kabupaten adalah pejabat pengelola anggaran, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Menteri PU atas usulan Bupati, dan diberi kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi Satker mengacu pada Peraturan Menteri PU. Satker PNPM-PISEW Kabupaten terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja;

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW ;

3. Bendahara;

4. Penguji SPP.

Khususnya dalam pengelolaan Mikrokredit Pedesaan PNPM-PISEW dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang diusulkan oleh Bupati dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

D. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM-PISEW Kabupaten

PPK PISEW Kabupaten mengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kegiatan-kegiatan di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan di kecamatan. PPK PISEW Kabupaten berasal dari staf Pemerintah Kabupaten dari unit dinas Ke-Cipta Karya-an/KePUan yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Menteri PU. PPK PISEW bertanggung jawab kepada Satker serta melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional kepada PJOK KSK dan PJOK Kecamatan. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003.

E. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Di tingkat kabupaten akan ditunjuk PJOK KSK yang berasal dari perangkat kabupaten yang diangkat oleh Bupati dan berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan PISEW di wilayah kerjanya.

IV. Tingkat Kecamatan

A. Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Pokja Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, meliputi perwakilan dari instansi terkait di kecamatan, perwakilan BPD/desa, perwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang meliputi: kelompok perempuan, pemuda, dan Tokoh Masyarakat. Pokja Kecamatan akan memperoleh bantuan teknis dari PIU Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum melalui Tim Konsultan Kecamatan.

B. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Di tingkat kecamatan akan ditunjuk PJOK. PJOK Kecamatan adalah perangkat kecamatan yang diusulkan oleh Camat dan diangkat oleh Bupati.

C. Lembaga Pemberdayaan Kredit Mikro (LPKM) Pada Kabupaten dan Kecamatan yang terpilih akan diseleksi lembaga-lembaga pemberdayaan yang terkait dengan kredit mikro sebagai pelaksana kegiatan proyek pilot Kredit Mikro Perdesaan. Lembaga tersebut akan mendapat bantuan teknis dari PIU Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri melalui Fasilitator Kredit Mikro (FKM).

V. Tingkat Desa

A. Kepala Desa/Lurah Pada tingkat desa, pengelola kegiatan adalah Pemerintah Desa. Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pengendalian dan kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh KDS selama tahapan perencanaan, LKD selama tahap pelaksanaan, dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan serta pemanfaatan kredit mikro oleh KUM.

B. Kelompok Diskusi Sektor (KDS) KDS dibentuk berdasarkan kondisi geografis hamparan kecamatan. KDS dapat meliputi hanya satu desa atau lebih. Pembentukan KDS difasilitasi oleh Pokja Kecamatan dan TTL (FK dan Ttl) setelah terlebih dahulu melakukan analisa potensi unggulan dan kondisi geografis kecamatan.

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) LKD adalah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa, seperti kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Karang Taruna, PKK, Remaja Mesjid, Remaja Gereja, dan sebagainya. Setiap LKD harus mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan anggota. Pengurus Organisasi tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari lima (5) orang, dengan minimal satu anggotanya adalah perempuan atau perwakilan dari unsur minoritas di desa.

D. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) KPP adalah organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat desa yang memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan prasarana di wilayahnya. KPP dibentuk dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh FK, POKJA Kecamatan dan LKD. KPP disahkan oleh Kepala Desa atas sepengetahuan Camat.

E. Kelompok Usaha Mikro (KUM) Kelompok Usaha Mikro (KUM) adalah kelompok usaha mikro masyarakat yang ada di perdesaan dan memenuhi kriteria kelayakan usaha serta mampu membangun dana bersama dalam kelompok.

F. Fasilitator Desa (FD) Fasilitator Desa dipilih/ditetapkan dengan tujuan agar FD dapat membimbing dan menggerakkan KDS selama tahap perencanan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), selama tahap pelaksanaan Pembangunan fisik, Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) pada tahap pemanfaat dan pemeliharaan fisik yang telah dibangun dan Kelompok Usaha Mikro (KUM) mulai tahap penjaringan kelompok sampai tahap pemanfaatan kredit dalam pelaksanaan PNPM-PISEW di tingkat desa di dalam hamparannya dapat terlaksana dengan baik.

VI. Konsultan Pendamping

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan didukung oleh konsultan yang memberikan fasilitasi dan bantuan teknis yang ditempatkan di tingkat Pusat, Wilayah, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Masing-masing konsultan pendamping di atas dijabarkan sebagai berikut :

A. Consultant Support for Central Coordination Team /Konsultan Pendukung Tim Koordinasi Pusat (CSCCT/KPTKP) KPTKP berkedudukan di pusat dengan tugas utama mendukung Tim Koordinasi Pusat dan Sekretariat PNPM-PISEW Nasional dalam penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan/atau evaluasi kebijakan untuk pelaksanaan program PNPM-PISEW.

B. Central Management and Advisory Consultant /Konsultan Manajemen dan Advisory Pusat (CMAC/KMAP) KMAP berkedudukan di pusat dengan tugas utama mendukung PMU dalam pengendalian Program PNPM-PISEW dan evaluasi pembelajaran dari pelaksanaan program.

C. Regional Management and Advisory Consultant /Konsultan Manajemen dan Advisori Wilayah (RMAC/KMAW) Cakupan wilayah KMAW dibagi menjadi tiga, yaitu:

(i) Wilayah Sumatera yang berkedudukan di Medan, yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu;

(ii) Wilayah Kalimantan yang berkedudukan di Banjarmasin, yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, dan;

(iii) Wilayah Sulawesi dan NTB yang berkedudukan di Makassar, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). KMAW bertugas membantu KMAP untuk mendukung tugas PMU dalam pelaksanaan dan pengendalian Program PNPM-PISEW. KMAW bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan kepada PMU melalui KMAP. D. Local Management Assistance (LMA) LMA bertugas memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan Program PNPM-PISEW sesuai dengan Pedoman Umum dan Panduan Pelaksanaan, Panduan Teknis PNPM-PISEW. Dari segi pengelolaannya LMA terbagi tiga (3), yaitu:

1. LMA yang dikelola oleh PIU DItjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, terdiri dari Konsultan Manajemen Teknis (KMT) dan Asisten Teknik Kabupaten (ATK), Fasilitator dan Tenaga Teknik Lapangan (Ttl) baik yang bertugas di KSK maupun di kecamatan-kecamatan penerima PNPM-PISEW. LMA ini ditempatkan di sembilan (9) provinsi, yaitu Sumatra Utara, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu; Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

KMT berada di ibukota provinsi, ATK berada di ibukota kabupaten, FK dan TtL berada di ibukota kecamatan. KMT memberikan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi. ATK, FK dan Ttl KSK/Kecamatan melakukan Koordinasi dengan KMP. ATK melakukan koordinasi dengan KMK dan Assisten KMK. FK dan TtL memberikan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Pokja Kecamatan. FK dan TtL bersama dengan Pokja Kecamatan melaksanakan pendampingan kegiatan per kegiatan dalam pelaksanaan program baik di tingkat kecamatan maupun ditingkat desa. Untuk tingkat desa dibantu oleh Fasilitator Desa (FD).

2. LMA yang dikelola oleh Ditjen PMD, Departemen dalam Negeri, yaitu:

(i) Konsultan Pelatihan dan Kampanye Publik (KPKP) yang bertugas memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis dari penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan rapat koordinasi mulai dari tingkat pusat, wilayah sampai dengan tingkat provinsi; dan

(ii) Fasilitator Mikro Kredit (FMK) yang bertugas di kecamatan yang menjadi lokasi Proyek Pilot komponen Kredit Mikro;

3. LMA yang dikelola oleh Ditjen Bina Bangda, Departemen dalam Negeri, yaitu KMP, KMK dan Asisten KMK, yang ditempatkan di sembilan (9) provinsi, yaitu Sumatra Utara, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu; Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). KMP berada di ibukota provinsi, sedangkan KMK dan asistennya berkedudukan di ibukota kabupaten. KMP memberikan fasilitasi dan bantuan manajemen program kepada Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Provinsi, serta pembinaan kepada KMK dan Assisten KMK. Melakukan koordinasi dengan ATK. KMK dan Asisten KMK memberikan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi dan Sekretariat PNPM-PISEW Kabupaten serta Pokja Kecamatan serta memberikan pembinaan kepada FK.