Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2009 di Kota Bandung masih banyak kekurangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) Jawa Barat, masih banyak kekurangan terkait proses penyelenggaraan.

Staf BPKP Jawa Barat, Sumirat menyatakan, adanya kekurangan proses penyelenggaraan itu menyebabkan beberapa poin penilaian, menunjukan hasil yang tidak memadai. Di antaranya tidak ada struktur organisasi dan dokumentasi pelaksanaan program serta pengendalian terhadap realisasi dana yang digulirkan.

"Tiga unsur itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sudah ada sehingga penilaian pun tidak memadai," terang Sumirat dalam pemaparan di Auditorium Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kamis (22/7).

Selain banyak kekurangan, Kota Bandung juga menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tidak menyertakan dana pendamping untuk program PNPM. Padahal dana pendamping itu sifatnya mutlak. Selain sudah menjadi aturan dari pemerintah pusat, dana pendamping bisa untuk mendukung dana PNPM dari pusat.

"Jika hal tersebut tidak dilakukan, bisa saja dana bantuan dari pusat dibekukan," imbuh Sumirat.

Lebih lanjut dituturkan Sumirat, Kota Bandung juga sebagaimana temuan BPKP, selain belum memiliki dana pendamping, laporan surat pertanggungjawabannya (SPJ) juga masih belum tepat, rusaknya infrastruktur yang pembangunannya dibiayai PNPM, dan perencanaan yang belum matang.

Payung hukum

Menanggapi penilaian BPKP, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, Taufik Rahman menyatakan, belum adanya dana pendampingan dari Pemkot Bandung disebabkan belum adanya payung hukum. Kota lain memang berani memberikan dana pendampingan tanpa payung hukum, namun Pemkot Bandung tidak mau melakukannya.

"Kendala kami pada peraturan perundang-undangan. Peraturan yang ada, implementasi di daerah sangat gamang. Berdasarkan Permenkeu 156, tidak boleh ada dana pendamping," terangnya.

Sementara itu, ditemui usai evaluasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi mengakui, dalam penyelenggaraan PNPM di Kota Bandung masih banyak kekurangan. Meskipun begitu, kekurangan tersebut hanya sebatas kendala teknis. Menurut Edi, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali terhadap akuntabilitas dan transparansi PNPM sehingga program selanjutnya bisa berjalan lebih baik.

Sumber : Harian Umum Galamedia (www.klik-galamedia.com)