Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sen in 26 Juli 2010, meninjau Sekretariat TNP2K yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat. Wakil Presiden datang bersama beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga non departemen, perwakilan lembaga donor, serta Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Paul Robilliard. Sekretariat TNP2K memperoleh dukungan dari Program Kemitraan Australia Indonesia (Australia Indonesia Partnership).

Dalam arahannya Wakil Presiden meminta agar Anggota Sekretariat TNP2K bekerja semakin keras lagi. Beberapa indikator kemiskinan, kendati terjadi krisis finansial global pada akhir 2008 lalu, memang tetap menunjukkan perbaikan. Namun Wapres Boediono meminta TNP2K tidak terlena agar pencapaian penanggulangan kemiskinan bisa lebih baik lagi.

Beberapa indikator yang menunjukkan perkembangan positif adalah:

1. Sasaran Tingkat Kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) untuk 2010 sebesar 12%-13,5% dari jumlah penduduk berhasil dicapai. Realisasinya seperti yang · baru-baru ini diumumkan oleh BPS adalah 13,33%.
2. Kelompok termiskin mendapatkan manfaat terbesar. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, rata-rata konsumsi perkapita kelompok penduduk yang termiskin mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan kelompok-kelompok di atasnya. Pada kelompok 10% penduduk termiskin (desil 1) konsumsi meningkat 24,27% sementara pada kelompok 10% termiskin berikutnya (desil 2) konsumsi meningkat 21,77%. Peningkatan ini jauh melebihi peningkatan konsumsi pad a desil-desil di atasnya. Kelompok penduduk termiskin pada desil 1 dan desil 2 adalah target utama program-program pengentasan kemiskinan.
3. Kesenjangan antara pendapatan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil. Ini ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang menurun dari 2,50 pad a tahun 2009 menjadi 2,21 pad a tahun 2010. Kesenjangan diantara penduduk miskin pun makin menurun, yang ditunjukan oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,68 pada tahun 2009 menjadi 0,58 pada tahun 2010.
4. Terjadi pembalikan trend kesenjangan secara menyeluruh, yang ditunjukan oleh penurunan koefisien Gini (Gini Ratio), dari 0,357 pad a tahun 2009 menjadi 0,331 pad a tahun 2010.

"Semua perbaikan indikator ini harus memacu semangat kita supaya bekerja lebih keras. Kita sudah melihat hasil awal yang baik, ini harus kita tingkatkan lagi," kata Wapres Boediono.

Kita tidak boleh mengendurkan upaya pemberantasan kemiskinan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk yang berhasil keluar dari batas kemiskinan tercatat 14,7 juta orang. Tetapi mereka yang telah berada di atas garis kemiskinan lalu jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan adalah 13,2 juta orang. Maka secara netto, dalam periode itu ada sekitar 1,5 juta orang berhasil keluar dari batas kemiskinan. Angka netto inilah yang harus diperbesar.

Wapres meminta percepatan melalui beberapa langkah:

Pertama, menyempurnakan jaring pengaman sosial yang ada. Jaring pengaman sosial mencegah penduduk yang sudah terentaskan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan. Pelaksanaan program bantuan sosial berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH) harus ditingkatkan. Dalam waktu dekat harus diselesaikan penyempurnaan data rumah tangga sasaran.

Kedua, meningkatkan program-program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih kepada kelompok penduduk miskin dan dekat miskin. Fokusnya adalah meningkatkan akses pelayanan dasar itu bagi kelompok sasaran.

Ketiga, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ditingkatkan sambil terus memperbaiki penetapan sasaran dan pelaksanaannya di lapangan.

Keempat, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus ditingkatkan dan diperbaiki pelaksanaannya di lapangan agar menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kelembagaan TNP2K merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ketua TNP2K adalah Wakil Presiden, Menko Kesra sebagai Wakil Ketua I dan Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua II. Sedangkan anggotanya terdiri dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta Kepala Badan Pusat Statistik. Dalam pelaksanaan tugasnya TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan unsur masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

TNP2K bertugas menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerianjlembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Prioritas jangka pendek-menengah TNP2K adalah unifikasi sistem penargetan nasional, menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin, menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan {PKH}, dan pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat ke dalam PNPM Mandiri.

TNP2K memiliki seorang Sekretaris Eksekutif, Bambang Widianto yang juga menjabat sebagai Oeputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat. Selain memberikan dukungan teknis dan administratif, Sekretaris Eksekutif TNP2K juga bertugas menyiapkan rumusan kebijakan dan program.

Sekretaris Eksekutif dibantu oleh Sekretariat, Kelompok Kerja Kebijakan, dan Unit Kemitraan Multipihak untuk Penanggulangan Kemiskinan. Ada enam Kelompok Kerja Kebijakan yang masing-masing menangani bidang-bidang:

1. Unifikasi Sasaran Keluarga Miskin
2. Kebijakan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3. Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
4. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat
5. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil
6. Monitoring dan Evaluasi.